Golkar: Rekonsiliasi Bisa Berjalan jika Politisasi SARA Dihentikan

Senin, 15 Mei 2017 | 12:51 WIB

Penulis: Robertus Wardi | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Wasekjen DPP Golkar sekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ace Hasan Syadzily sedang memberikan pengarahan di acara pengajian majelis taklim di rumah kediaman Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, 13 April 2017. Dalam acara itu juga dihadiri Cawagub nomor dua, Djarot Saiful Hidayat. (Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun)

Jakarta - Partai Golkar (PG) mendukung upaya rekonsiliasi akibat pertarungan Pilgub DKI Jakarta yang baru selesai. Namun Golkar pesimistis rekonsiliasi berjalan lancar jika politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolong (SARA) terus dilakukan. Politisasi SARA yang terus-menerus dilakukan bisa menambah perpecahan dalam masyarakat.

"Kita setuju dengan dengan adanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini dilakukan dengan syarat-syarat yang jelas, terutama bahwa kita harus hentikan politisasi SARA. Cukup di Pilgub DKI Jakarta saja penggunaan isu SARA itu dilakukan," kata Wakil Sekjen PG TB Ace Hasan Syadzily di Jakarta‎, Senin (15/5).

‎Ia menjelaskan‎, rekonsiliasi juga bisa berjalan jika dilakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang selalu menggunakan isu SARA bagi kepentingan politik. Jika tidak ditegakkan hukum, akan selalu melahirkan ketidakpuasan bagi setiap warga negara.

"Kita berharap Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 serta seterusnya kedewasaan politik para aktor politik dengan mengedepankan kontestasi program, bukan isu SARA, menjadi komitmen semua pihak. Penegak hukum harus tegas kepada pihak-pihak yang selalu menyebarkan kebencian, terutama di media sosial, kepada pihak-pihak yang menggunakan sentimen SARA untuk kepentingan politiknya," jelas anggota Komisi II DPR ini.

Menurutnya, politisasi SARA rentan sekali bagi tumbuhnya perpecahan dalam bangsa. Ketika identitas agama dan suku muncul ke ranah publik maka di situlah akan melahirkan potensi konflik yang mendalam.

"Mengkapitalisasi isu agama dan suku dalam politik sama saja memantik bara api perpecahan. Agama itu soal keyakinan. Sementara suku itu sesuatu yang given, tak bisa ditolak. Karena itu, memainkan isu SARA memunculkan potensi konflik dan dapat mengoyak tenun kebangsaan yang telah susah payah dirajut oleh pendiri bangsa dan negara. Reaksi publik dengan solidaritasnya atas apa yang dialami Pak Ahok merupakan reaksi atas pihak-pihak yang selama ini selalu menggunakan sentimen isu SARA dalam Pilgub DKI Jakarta," tutup Ace.