Ini Tanggapan Djarot soal Penambahan Anggaran MRT Fase I

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengakui adanya penambahan anggaran pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) fase I (Lebakbulus-Bundaran HI) sebesar Rp 2,56 triliun. Penambahan biaya tersebut akan disampaikan ke DPRD agar fase I dapat dirampungkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Kita hitung semuanya. Cuma kita sudah sampaikan pada MRT, ya (segera) dianggarkan. Kami akan sampaikan pada DPRD untuk menyelesaikan fase 1," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Djarot, penyelesaian fase 1 sangat penting karena merupakan landasan untuk mengerjakan fase II dengan rute Bundaran HI ke Kampung Bandan. "Sekaligus landasan kerjakan untuk fase II. Ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan," lanjutnya.

Penambahan biaya tersebut, kata Djarot, sudah melewati kajian mendalam. Salah satu yang menyebabkan penambahan anggaran adalah masalah pembebasan lahan untuk stasiun layang. Sehingga diperlukan perubahan desain untuk beberapa titik stasiun.

"Ya kita kaji secara mendalam. Karena memang ada beberapa yang melampui. Misalnya ada pembebasan lahan. Tapi saya enggak tahu secara detil," ujarnya.

Awalnya, biaya pembangunan MRT Koridor Utara-Selatan fase 1 (Lebakbulus-Bundaran HI) mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar Rp 14,178 triliun atau sebesar 123,36 juta Yen.

Penambahan anggaran sebesar Rp 2,56 triliun tersebut akan disampaikan kepada JICA selaku pemberi pinjaman dana.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan, ada tiga faktor yang menyebabkan kekurangan anggaran ini. Pertama yakni adanya aturan baru dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan koefisien gempa.

Adanya aturan baru dari Pemprov DKI Jakarta terkait koefisien gempa, maka biaya pembangunan megaproyek MRT Jakarta bertambah sebesar Rp 2,56 triliun.

"Akibat adanya aturan ini, kami harus memperkuat konstruksi bangunan untuk menyesuaikan dengan aturan baru tersebut," kata William.

Penyebab kedua penambahan biaya, adanya masalah pembebasan lahan untuk proyek MRT layang. Sehingga pihaknya harus melakukan perubahan desain untuk beberapa titik stasiun. Ketiga, harga yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani perlu dieskalasi kembali.

PT MRT Jakarta telah meminta Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) serta pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan ulang terkait kebutuhan anggaran tersebut.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan (Kemhub) untuk melakukan negosiasi ulang kepada JICA.

"Dana ini pada tahun 2018 harus sudah ada. Makanya kami minta agar pinjamannya (loan) ditambah," ungkapnya.