Uji Materi UU Pemilu, DKPP Optimistis

Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengaku optimistis Mahkamah Konstitusi akan memberikan kepastian hukum pemilu dengan memutus uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apalagi MK diisi oleh para negarawan yang memahami masalah dan berpengalaman di bidang kepemiluan.

"Kami sih optimis, MK itu dipimpin oleh negarawan, mereka memahami dan sudah berpengalaman di pemilu tahun lalu. MK tentu berkomitmen untuk memberikan kepastiaan hukum," ujar anggota DKPP Ida Budhiati di Kantor DKPP, Jalan M. Thamrin, Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (28/8).

Ida mengatakan di Pemilu 2014, MK juga sempat menguji beberapa norma dalam UU Pemilu. Hal senada juga dialami MK saat menguji UU Pilkada di mana tahapan pilkadanya sudah berlangsung.

"Intinya, apapun yang diputuskan MK harus diterima dan dihormati semua orang," tandas dia.

Lebih lanjut, Ida menuturkan bahwa sistem hukum di Indonesia memang memberikan hak kepada semua kepada setiap warga negara untuk mengajukan permohonan apabila ketentuan UU itu dinilai bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam konstitusi bangsa Indonesia.

"Gugatan UU Pemilu, kami menilai bagian dari cara kita bernegara," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sudah digugat sejumlah pihak ke MK, antara lain Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Partai Idaman, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo dan dua orang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Samsul Bahti bin Amiren dan Kautsar.

Beberapa norma yang digugat, antara lain terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20-25 persen dan verifikasi partai politik yang hanya berlaku bagi parpol baru di Pemilu Serentak 2019.