Wiranto: Film G-30-S/PKI Tak Perlu Jadi Perdebatan

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan pemutaran film G-30-S/PKI hanya sebuah ajakan. Pemutaran film tersebut bukan sebuah keharusan, apalagi pemaksaan.

"Ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9).

Ia menjelaskan peristiwa 30 September 1965 adalah peristiwa sejarah kelam bangsa Indonesia. Masih banyak peristiwa serupa yang dialami bangsa Indonesia seperti pemberontakan DI/TII, pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974. Semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu.

"Kita tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah sekehendak kita. Sejarah tersebut merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan," jelas Wiranto.

Dia mengemukakan menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh. Semua anak bangsa tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah. Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih.

"Anjuran Presiden Joko Widodo untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi Milenium, merupakan kebijakan yang rasional," ujarnya.

Wiranto menegaskan ajakan menonton film bisa diikuti dan bisa juga tidak. Masyarakat tidak perlu mempersoalkan karena hanya sebuah film sejarah yang setiap orang punya hak untuk perlu menonton atau tidak.

"Itu ajakan, mau nonton boleh mau tidak juga tidak apa," tutup Wiranto.

Sebagaimana diketahui, intruksi nonton film G-30-S/PKI ini datang pertama kali dari Panglima TNI Jendaral Gatot Nurmantyo. Presiden Jokowi sendiri telah merespon rencana tersebut. Dia mempersilahkan masyarakat menontonnya. Namun dia mengusulkan agar perlu diperbaharui sesuai fakta sejarah yang benar dan disesuaikan dengan kondisi kekinian.