Polrestro Bekasi Miliki Pusat Penanganan Krisis dan Bencana

Bekasi - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz meresmikan Pusat Penanganan Krisis dan Bencana (Crisis and Disaster Management Center) di Mapolrestro Bekasi, Kamis (23/11).

Nantinya, pusat penanganan krisis dan bencana ini dapat meredam potensi daerah rawan konflik sosial sehingga tidak meluas dan berdampak terhadap keamanan masyarakat.

"‎Apa yang dilakukan ini sangat baik. Bahkan, saya akan angkat di Polda Metro Jaya. Saya juga memerintahkan Karo Ops dan Kapolres di Polda Metro Jaya bersama Kabag Ops untuk datang ke Polrestro Bekasi untuk melihat, meniru supaya program ini sama dan berlaku sama. Saya apresiasi kinerja dari Kapolres Metro Bekasi," ujar Idham di Mapolrestro Bekasi, Jalan Ki Hajar Dewantara, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.
‎
Dia menambahkan, Polda Metro Jaya akan menjadikan Pusat Penanganan Krisis dan Bencana Polrestro Bekasi ini sebagai proyek percontohan di seluruh jajaran Polda Metro Jaya.

"Kita jadikan seperti itu. Kita Jadikan sebagai pilot project untuk penanganan krisis dan disaster di seluruh Polda Metro Jaya," imbuhnya.

Crisis and Disaster Management Center ini merupakan pusat pengelolaan manajemen konflik agar lebih terkelola dengan baik, se‎hingga konflik tersebut dapat segera diatasi, kata Kapolrestro Bekasi Kombes Pol Asep Adisaputra.

"Krisis adalah salah satunya konflik. Selama beberapa tahun belakangan ini Kabupaten Bekasi kondusif, memang ada konflik tapi dapat diredakan segera. Buruh tenang, setiap ada kenaikan UMK buruh demo tapi tahun ini lebih tenang. Walau ada konflik terjadi tapi tidak menyebar. Ini bagian dari konflik yang harus dikelola deng‎an baik," kata Asep.

Menurut Asep, setelah peresmian oleh Kapolda Metro Jaya, hari berikutnya Polrestro Bekasi akan mengajak para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk berkoordinasi saat penanganan konflik dan bencana.

"Besok ada pelibatan stakeholder itu harus ada supaya lebih konkret, supaya hasilnya lebih terakselerasi lebih baik," ujarnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanganan bencana‎ misalnya banjir yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, dan bencana alam lainnya.

"Disaster itu bencana alam. Kalau ada bencana alam, lihat sendiri, BPBD kerja sendiri, TNI bekerja sendiri, Polri sendiri, Pemda sendiri. Sekarang diusahakan tidak lagi yang kerja sendiri-sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mempunyai akses ke Pusat Penanganan Krisis dan Bencana Polrestro Bekasi ini.

"Akses sudah saya berikan tempat, kalau ada persoalan BMKG potensi bencana alam di sini panggil kita semua, silakan (Kepala BPBD) presentasikan bahwa ada bencana daerah kemudian jelaskan rencana penanganan bencana daerah dan gerakan kita semua. Jadi, penanganan lebih tersistem dalam satu tempat,‎ terintegrasi itu makanya diperlukan manajemen disaster," ucapnya.

Ke depan, kata dia, pihaknya akan menerapkan teknologi terbaru seperti penggunaan aplikasi saat penanganan krisis dan bencana.

‎Pusat Penanganan Krisis dan Bencana ini merupakan wadah bersama pemangku kepentingan untuk menangani permasalahan dengan lebih tertata dan terkelola dengan baik.

"Kita miliki data base dan melakukan mapping (persoalan atau konflik). Kemudian akan melengkapi aplikasi SIAP Polda Metro Jaya yang sudah ada. Kita berdayakan SIAP itu sebagai pintu masuk melaporkan bencana atau konflik‎," imbuhnya.

Asep menepis anggapan pada saat penanganan bencana alam, komando akan dikendalikan oleh Polrestro Bekasi.

"Tidak, Crisis and Disaster Management Center merupakan wadah kita semua. Kita tidak boleh mengambil alih peran orang lain. Kalau konflik krisis merupakan tanggung jawab kepolisian karena berkaitan dengan keamanan dan polisi tidak bisa bekerja sendiri, semua dibawa duduk bersama menangani konflik dan bencana. Jadi, semua akan teroganisir dengan baik," pungkasnya.