Banyak Kepala Daerah Korupsi, Wacana Pilkada Lewat DPRD Kembali Mengemuka

Jakarta - Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi membuat wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) ke perwakilan atau DPRD kembali mengemuka. Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi mengatakan, banyaknya kepala daerah terlibat korupsi akibat pilkada berbiaya tinggi. Setelah terpilih, mereka berusaha mencari cara untuk menutup modal yang dipakai saat pilkada.

"Tentu ini memprihatinkan. Maka kemudian muncul usulan agar pilkada dikembalikan lagi ke DPRD. Lebih simpel dan murah meskipun tidak ada jaminan bakal bebas korupsi," ujar Baidowi, Senin (5/2).

Anggota DPR dari Fraksi PPP ini mengatakan, pilkada melalui DPRD seperti beberapa tahun lalu bisa dilakukan jika akar masalahnya karena biaya pilkada langsung yang mahal. Meski pilkada ke perwakilan tidak melibatkan masyarakat, tetapi menurut Baidowi, dalam amanat UUD tidak disebutkan pilkada langsung. Adapun yang disebutkan hanya demokratis. "Kalau alasannya masyarakat, maka ya seperti sekarang akan selalu berulang," katanya.

Saat ini, kata dia, belum ada pembahasan dengan pemerintah terkait pilkada melalui DPRD. Namun wacana itu sudah muncul sejak lama. "Ke depan yang perlu ditingkatkan pembinaan pemerintah pusat maupun sosialisasi pencegahan korupsi dari KPK kepada kepala daerah," pungkasnya.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini para kepala daerah banyak yang ditangkap KPK karena terjerat korupsi di antaranya Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Bupati Hulu Sungai Abdul Latif, hingga teranyar Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Gubernur Jambi Zumi Zola.