Wiranto: Pemerintah Masih Kaji Usulan Pj Gubernur dari Polri

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengemukakan pemerintah belum membuat keputusan atas usulan penjabat (pj) atau pelaksana tugas (plt) gubenur dari perwira tinggi (pati) Polri. Pemerintah masih mengkaji secara cermat dan sungguh-sungguh.

"Kami betul-betul mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang ada. Karena itu, kami masih mengkaji usulan yang ada," kata Wiranto usai rapat koordinasi di Kemko Polhukam, Jakarta, Senin (5/2). Hadir pada rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Wakapolri Syafruddin dan Kasum TNI Didit Herdiawan.

Wiranto menjelaskan ‎usulan memang dikemukan dari Mendagri, dan sudah disampaikan ke Mabes Polri, termasuk untuk Pj Gubenur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun usulan itu belum ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan. "Ini baru dilaksanakan untuk Jawa Barat dan Sumatra Utara bulan Juni. Masih ada waktu sehingga pemerintah akan mengkaji kembali penempatan dua plt (pelaksana tugas) tersebut," ujar Wiranto.

Dia menegaskan, dari sisi aturan, sesungguhnya tidak ada masalah karena pengusulan anggota TNI dan Polri dapat saja dilakukan. Namun pemerintah juga perlu mendengar masukan dan kritikan masyarakat. Karena itu, pemerintah tidak terburu-buru untuk memutuskan.

"Kita bisa menempatkan para perwira kepolisian dan TNI yang punya kompetensi terhadap masalah di daerah. Sehingga bisa menyelesaikan masalah dan mengawal pilkada dengan baik," kata dia.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah juga menetralisir berbagai efef negatif penempatan perwira tinggi polri tersebut. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat tidak perlu diributkan. "Kita mendengar aspirasi dan akan dilakukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada hal-hal positif, dimana akan menunjang proses pilkada yang sukses aman dan lancar," tutup Wiranto.