Eva PDIP: Modal Politik Tinggi Dorong Perilaku Korupsi

Jakarta - Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mengingatkan kembali pentingnya menata ulang sistem pemilihan di Indonesia yang berbiaya tinggi sehingga rentan terhadap perilaku korup.

Sebagai partai politik yang mempelopori pendidikan politik bagi calon kepala daerah dan calon anggota legislatif, PDI Perjuangan pun masih dihadapkan pada sistem politik berbiaya tinggi sebagai sumber masalah dalam memastikan calon tak melakukan tindakan korup.

Kata Eva Sundari, di sekolah partai PDIP, setiap calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif diajarkan tentang pencegahan korupsi. Baik itu lewat pembangunan sistem elektronik dalam pemerintah, semisal e-budgeting, e-procurement, dan e-spending. Setiap calon juga diharuskan meneken pakta integritas untuk tidak menoleransi perilaku korup. Di perjanjian itu, tegas dinyatakan bahwa calon akan langsung dipecat jika terkena operasi tangkap tangan (OTT).

"Tapi kan begitu keluar dari sekolah partai, mereka dihadapkan pada biaya pemilihan yang tinggi. Pada titik itu, situasi yang melingkupi kerap menjebak untuk terjadinya korupsi," kata Eva Sundari, Senin (19/2).

Bagi pihaknya, sistem pemilihan yang berbiaya tinggi juga merusak kaderisasi, baik di pilkada maupun di pemilu legislatif. Para kader yang mendapat skor tinggi saat pendidikan, tidak berdaya ketika bertarung di lapangan jika tidak punya modal uang.

"Jadi memang kondisi akan bertambah parah jika ada partai politik yang bermain mahar politik. Wong ongkos operasional tanpa mahar saja sudah tinggi," ujarnya.

Eva mengatakan problem pembiayaan ini menyebabkan banyak calon kepala daerah yang mencari pasangan, di mana salah satu harus kaya sekali. ‎Di PDIP sendiri, pembiayaan tinggi itu bisa diatasi dengan sistem gotong royong di mana semua kader berkontribusi lintas propinsi, demi membagi beban ongkos operasional yang tinggi.

"Jadi kandidat dari PDI Perjuangan relatif lebih beruntung, dan PDIP bisa merelatifkan soal keharusan kandidat yang tajir. PDIP masih punya ruang untuk mempertimbangkan soal kader asli, kapasitas, integritas," ulasnya.

Maka itu pula, lanjutnya, PDI Perjuangan lebih leluasa untuk melakukan seleksi calon dengan cukup ketat, dibanding parpol lain di Indonesia. Walau kadangkala, ada subyektivitas tertentu yang dipakai oleh petinggi PDIP ketika menentukan calon.

"Tapi ketika sistem pemilihan itu masih berbiaya tinggi, kapanpun potensi korupsi oleh calon kepala daerah itu, khususnya petahana, akan tetap terbuka," kata Eva.