Jokowi Titip Pesan Khusus untuk Ganjar-Yasin

Jakarta - Usai dilantik di Istana Negara, Rabu (5/9) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maemoen mendapat titipan khusus dari Presiden Joko Widodo. Selain melakukan pembangunan sumber daya manusia, Ganjar-Yasin diminta untuk terus mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan penerapan konsep perekonomian kerakyatan tersebut bakal dia jalankan berbasis ekonomi lokal. Bukan sekadar pelaku, namun tetap mengedepankan kearifan lokal.

"Ada tiga hal yang sudah kami lakukan selama ini. Pertama potensi yang ada itu mereka mesti dipastikan butuh pengetahuan dan keterampilan, kedua butuh akses modal, ketiga butuh pendampingan," kata Ganjar yang didampingi Taj Yasin.

Namun penerapan perekonomian kerakyatan berbasis kearifan lokal tersebut bakal dipadu oleh Ganjar dengan perkembangan teknologi. Hal tersebut dilakukan agar produk di Jawa Tengah mampu melakukan akselerasi yang kuat di pasar.

"Nah pendampingan itulah untuk QC (quality control) agar kita bisa masuk pada standar pasar yang memang publik itu menghendaki produk-produk yang bagus. Jadi sisi ekonomi yang akan kita buat itu," katanya.

Untuk menjalankan itu Ganjar tidak akan membiarkan jajarannya berdiam diri. Oleh karena itu, dia minta pada agar pelaku ekonomi di Jawa Tengah mampu menyesuaikan kemampuan diri dan kualitas produk dengan zaman.

"Pemerintah membantu pemasaran dan itu tidak cukup dengan cara konvensional. itu mesti digunakan teknologi informasi yang bagus untuk memperkenalkan produk-produk," katanya.

Selain persoalan perekonomian kerakyatan, Ganjar dan Gus Yasin juga diwanti-wanti soal investasi karena menurut Ganjar negara tidak mungkin sendirian mengatasi itu. "Perizinan murah, mudah murah cepat kalau Jawa Tengah. Namun integritas tidak boleh hilang. Itu yang disampaikan," katanya.

Atas dua pesan tersebut, Ganjar mengaku secara moral apa yang disampaikan Presiden merupakan sebuah peringatan besar agar semua pihak mengusung pembangunan perekonomian. Untuk itu Ganjar akan semakin erat menggandeng bupati dan walikota dalam upaya itu.

"Itu suatu meriam untuk para gubernur, ini bazoka. PP 33 tahun 2018, di mana gubernur boleh memberikan penghargaan sekaligus boleh memberikan sanksi. Maka kita ingin bangun pemerintahan yang berintegritas, sudah kita usulkan apa yang perlu diperbaiki dalam perencanaan anggaran pelaksanaan monitoring evaluasi," katanya.