Bank Dunia dan Peran RI dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang

Perhelatan besa Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan The Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group menjadi salah satu peristiwa penting di bulan Oktober ini. Setiap tiga tahun sekali, sejak tahun 1947, pertemuan tersebut dilaksanakan di luar Washington DC, Amerika Serikat.

Di tengah hiruk pikuk proses kontestasi presiden, melemahnya nilai tukar rupiahdan melebarnya defisit neraca perdagangan, serta keprihatinan akan beberapa kejadian bencana alam yang menimpa wilayah Lombok Utara, Palu, dan Donggala, belanja APBN yang besar untuk menjadi tuan rumah pertemuan IMF World Bank tersebut juga tidak lepas dari kritik. Pertanyaan yang paling sering terlontar adalah apa manfaat bagi Indonesia dengan menjadi tuan rumah acara tersebut?

Bank Dunia telah bersama Pemerintah Indonesia dalam proses pembiayaan berbagai proyek infrastruktur skala besar, dan penyediaan fasilitasi pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan "Structural Adjustment Program". Berbagai program pinjaman proyek dan program dari Bank Dunia yang telah diterima negara berkembang tidak lepas dari kritik terhadap pendekatan yang dilakukan. Kritik paling keras diungkapkan oleh Stiglitz (2002), mantan Chief Economist Bank Dunia dalam bukunya, Globalization and Its Discontent.

Setelah publikasinya tersebut, Stiglitz terus menerus hingga tahun 2011 memberikan peringatan pada negara-negara penerima hibah dan pinjaman Bank Dunia. Dikarenakan tanggapan para ekonom dan teknolog nasional dan internasional yang keras, Bank Dunia telah melakukan banyak perubahan, di antaranya dengan pengenalan konsep inclusive development.

Bank Dunia juga telah masuk dalam isuisu mutakhir, seperti perubahan iklim dan pengelolaan bencana, di samping mendorong investasi swasta dan pembiayaan komersial dalam proyek infrastuktur.

Peran Aktif Indonesia

Pada tanggal 27 Februari 2018 bertempat di Cikarang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat "landmark political statement" yang bisa jadi mengubah lanskap kerja sama internasional Indonesia ke depan.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dengan masuknya negara kita dalam Trillion Dollar Club, sebuah kelompok negara yang memiliki PDRB di atas US$ 1 triliun per tahun, maka Indonesia tidak sepantasnya meminta bantuan dari negara-negara lain dan donor bilateral, melainkan justru harus membantu negara lain yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih rendah.

Salah satu momentum penting dalam proses kerja sama internasional ini adalah diselenggarakannya Indonesia-Africa Forum yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri dan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman pada tanggal 10 April 2018 di Bali.

Di forum tersebut, Indonesia telah memberikan komitmennya untuk turut serta membantu negara-negara Afrika berpendapatan rendah dan sedang dalam investasi infrastruktur serta teknologi melalui counter trade, serta peningkatan kerja sama perdagangan. Forum tersebut sangatlah penting mengingat Afrika diprediksi akan menjadi mesin pertumbuhan dunia dalam 20-30 ke depan. Kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Afrika juga sejalan dengan berbagai riset dari IPB, UI dan UGM serta Indonesia Eximbank Institute mengenai pentingnya non-traditional market sebagai tujuan ekspor Indonesia.

Upaya awal peningkatan peran internasional Indonesia dalam diplomasi pembangunan ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, karena masih terdapat kebijakan yang belum komprehensif. Menggunakan referensi Pemerintah Tiongkok, mereka memanfaatkan China Development Bank (CDB) dan China Eximbank untuk memfasilitasi perusahaan mereka berkiprah di kancah internasional. Kombinasi dari pembiayaan pembangunan dan pembiayaan ekspor menjadi two-spears strategy. Hal yang sama dilakukan Pemerintah Jepang, dan Korea.

Pemerintah Indonesia menumpukan pembiayaan kerja sama Indonesia melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau yang kini dikenal sebagai Indonesia Eximbank. Pembiayaan Indonesia Eximbank saat ini masih kurang dari 10% pembiayaan ekspor nasional sehingga perannya harus terus menerus ditingkatkan, tidak saja dari sisi jumlah pembiayaan, melainkan juga peningkatan dampak pembangunannya.

BUMN pembiayaan infrastruktur seperti PT SMI masih fokus pada investasi di Indonesia dan belum go-international. Hasil kajian PUSTRAL UGM (2018) tentang rantai pasok komoditas ekspor Indonesian memperlihatkan bahwa komoditas ekspor yang berskala besar dan strategis, ternyata tidak menjadikan Indonesia menjadi pemain utama, namun meminjam istilah Menteri Keuangan Sri Mulyani hanyalah menjadi follower. Harus disadari bahwa permainan bisnis internasional dari perekonomian global saat ini adalah kemampuan dalam mengelola dan mengendalikan global supply chain.

Siapa yang menguasai rantai pasok bisnis perdagangan global adalah yang akan menentukan rule of the game. Komoditas kayu olahan, tekstil, CPO dan turunannya, bahan tambang serta logam olahannya, ternyata merupakan bagian dari rantai pasok global dengan Tiongkok sebagai pemain utamanya. Apakah kemampuan menjadi pemain global ini berkaitan dengan berbagai proyek infrastruktur yang dibiayai Tiongkok di Indonesia, negara di Asia Tenggara dan Selatan, serta di Afrika?

Apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok melalui berbagai pembiayaan infrastruktur di negara berpendapatan rendah dan sedang merupakan dual track strategy, yang tidak saja dimaksudkan untuk mendorong perusahaan BUMN dan swasta Tiiongkok berinvestasi dan menjadi penyedia jasa konstruksi, melainkan merupakan upaya menjamin ketersediaan rantai pasok internasional untuk berbagai komoditas ekspor dan impor yang diperlukan untuk keberlanjutan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Pengalaman Bank Dunia

Strategi kerja sama internasional yang disebutkan di atas belum terorkestrasi baik oleh pemerintah Indonesia. Sebagai negara yang masih belajar untuk menjadi negara donor, Indonesia masih menjalankannya secara sporadis dan parsial. Sporadis karena dilakukan secara kurang terencana sebagai bagian dari kerangka pembangunan ekonomi nasional, dan parsial karena belum didukung semua lembaga yang terlibat dalam strategi pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekspor. Akan dirasakan dalam 10-20 tahun ke depan bahwa pembangunan infrastruktur nasional tidak lagi memadai melayani pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai digerakkan dari ekspor.

Apabila Indonesia menginginkan menjadi pemain rantai pasok internasional khususnya untuk non-traditional market seperti negara-negara di benua Afrika, Asia Selatan, Timor Leste dan negara Kepulauan Pasifik, maka strategi investasi Indonesia di negara-negara tersebut harus dilakukan. Tudingan atas capital flight karena melakukan investasi di negara lain (overseas investment) harus pula dijelaskan dengan manfaat peningkatan kompetensi industri nasional bermain pada pasar global dan tidak hanya menjadi follower.

Selain itu, peningkatan daya tahan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan globalisasi ekonomi, termasuk perang dagang AS-Tiongkok, dan kemampuan mitigasi terhadap risiko defisit neraca perdagangan dan pelemahan nilai tukar rupiah. Pengalaman Bank Dunia dalam mengelola pembiayaan pembangunan melalui peningkatan dampak publik dari sebuah investasi melalui safeguard policy-nya harus dipelajari apabila Indonesia ingin menjadi mitra pembangunan dunia yang penting.

Pembiayaan ekspor yang menghasilkan dampak ekonomi besar seperti memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) tinggi, dan dampak sosial tinggi seperti jumlah tenaga kerja terserap yang banyak, serta aspek lain seperti pengurangan emisi global dan jumlah pekerja perempuan dan penyandang disabilitas haruslah menjadi prioritas.

Di samping itu, Bank Dunia telah memberi banyak pelajaran mengenai perlunya kualitas infrastruktur yang baik dan terpelihara keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks kerja sama ekonomi internasional, bantuan Indonesia ke negara lain untuk membangun infrastruktur mereka harus dilandaskan pada peningkatan daya saing ekspor nasional dan menjamin produk Indonesia bisa sampai ke konsumen di negara lain secara kompetitif. Demikian pula sebaliknya, impor bahan baku dari negara mitra tersebut bisa dapat diterima produsen Indonesia dengan biaya yang lebih murah.

Kemampuan Bank Dunia dalam mengkoordinasi pembiayaan hibah dan pinjaman bilateral negara anggotanya dalam sebuah dana perwalian (trust fund) juga perlu ditiru. Bukan tidak mungkin ke depan pemerintah Indonesia menjadi koordinator dari Indonesia-Multi Donor Trust Fund (IMDTF) untuk secara bersama-sama membiayai pembangunan di negara-negara lain seperti pesan Presiden Jokowi, "Jangan lagi minta bantuan, saatnya kita bantu negara lain."

Danang Parikesit, Gurubesar Universitas Gadjah Mada; Ketua Pokja Infrastruktur Pendukung Ekspor dan Ekspor Jasa Konstruksi UNIED-Indonesia Eximbank