Prabowo Sedih Dituduh Akan Bentuk Pemerintahan Khilafah

Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto mengkritisi rusaknya sistem demokrasi Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Ia mencontohkan, jika seseorang berekspresi di media sosial untuk memaparkan kebenaran, justru diburu dan dihukum.

"Sangat menyedihkan bahwa perkembangan Indonesia menuju demokrasi mengalami bentuk pengkerdilan. Orang-orang yang menggunakan hak kebebasan berekspresi atau beropini kadang-kadang di sosial media diburu. Ini adalah sebuah pelanggaran yang mencolok dan menyedihkan dalam hak-hak dasar warga negara," kata Prabowo saat menjadi pembicara di dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta, Rabu (21/11).

Bahkan lebih parahnya lagi, beberapa ulama di Indonesia tidak diberikan izin memberikan ceramah karena dianggap sebagai ekstrimis. Selain itu, dirinya juga dituduh sebagai orang yang mendukung gerakan ISIS membentuk khilafah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Kami memiliki ulama yang tidak diizinkan memberikan orasinya karena dicap sebagai ekstrimis. Saya sendiri telah diberi label sebagai pendukung ISIS yang berjuang untuk kekhalifahan. Jenis tuduhan seperti ini betul-betul bertentangan dengan kenyataan yang ada. Saya memimpin partai yang multiras. Sumpah partai saya adalah untuk membela Pancasila, semua ras dan semua agama. Oleh karena itu, saya sangat khawatir," ucap Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Selain itu, capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno itu menjelaskan bahwa saat ini ada fenomena yang merusak sistem demokrasi di Indonesia, yakni keberadaan data pemilih tambahan sebanyak 31 juta jiwa dari Kemdagri. Namun data tersebut tidak dapat dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Bahkan 1 juta nama yang tidak terhitung saja sebetulnya merupakan pelanggaran, ini merupakan penghinaan terhadap demokrasi yang nyata," imbuhnya.