Anwar Ibrahim Ancam Gantung Parlemen

Deputi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memprediksi, pihak oposisi akan membuat kerusuhan

Kedua belah pihak yang berlawanan secara politik di Kuala Lumpur saling mengancam mengenai konsekuensi jika pemilihan umum dilakukan tanpa mandat yang jelas.

Pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, berbicara kepada wartawan asing di Kuala Lumpur pada tanggal 5 Juni. Dia menjelaskan apa yang harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadi kebuntuan di parlemen.

Dalam acara makan malam dengan Foreign Correspondent Club, Anwar mengatakan untuk menghindari saling rebut kekuasaan, kedua belah pihak harus mempunyai margin sedikitnya 10 kursi parlemen.

Saat ini ada 222 kursi parlemen yang akan diperebutkan.

"Jika angka diatas 10 kursi, akan sangat bagus. Namun jika kurang akan menimbulkan masalah, karena mereka (Barisan Nasional) akan terus mencoba melecehkan anggota parlemen dari kelompok lain," kata Anwar.

Pemimpin berusia 64 tahun itu yakin bahwa aliansi Pakatan Rakyat yang dipimpinnya akan memenangkan Putrajaya (parlemen-red) dengan suara mayoritas.

Anwar menyebutkan oposisi akan mendapatkan suara besar di Johor. Sementara Sabah dan Serawak, secara tradisi mendukung Barisan Nasional.

Dengan dukungan etnis China dan India, Anwar mengatakan pihaknya akan bertarung untuk mendapatkan suara kalangan Melayu dalam pemilihan umum ke-13 nanti.

Masa pemerintahan yang dikuasai Barisan Nasional akan habis pada Maret tahun depan, dan Perdana Menteri Najib Razak akan segera mengadakan pemilihan umum meskipun situasi ekonomi kurang b aik.

Sementara itu Deputi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memprediksi pihak oposisi akan membuat kerusuhan untuk mendongkel pemerintahan, jika kalah dalam pemungutan suara.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Hishammuddin Tun Hussein mengancam, bahwa polisi akan bertindak keras kepada perusuh.

Namun Anwar menepiskan resiko itu dan mengatakan dia percaya dengan kematangan politik masyarakat.

"Saya yakin pikiran waras akan menghindarinya karena menimbulkan resiko besar. Ketika (mereka) menciptakan kerusuhan atau perselisihan sipil, hidup anda akan dipertaruskan. Tidak ada negara dimana pun saat ini, yang melakukan transisi atau mencuri hasil pemilihan umum dari rakyat," katanya.

Berbeda dengan jadwal pemilihan umum di Indonesia yang telah diketahui sejak awal, pemilu di Malaysia hanya menunggu jadwal yang diumumkan penguasa. Biasa berlangsung dua pekan setelah pengumuman.

Diperkirakan pemilihan umum mendatang akan tidak mudah bagi pemerintah karena memiliki kesan berlaku keras terhadap pengunjuk rasa, saat terjadi bentrokan dengan polisi.

Sementara itu Menteri dalam Negeri berjanji akan merilis lebih banyak cuplikan demo Bersih yang berakhir rusuk. Cuplikan video itu akan dirilis pekan ini.