Penanganan Keamanan di Papua Akan Dievaluasi

Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan Wiranto disebut akan mengevaluasi penanganan situasi keamanan di Papua. Dibutuhkan pola baru agar menuntaskan masih adanya penembakan terhadap aparat penegak hukum dan warga sipil.

"Pak Wiranto sudah mengatakan bahwa perlu ada evaluasi. Kalau persoalan ini didiamkan, mesti ada upaya baru dan model baru yang dikembangkan," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1).

Menurutnya, istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua juga sepatutnya diganti menjadi gerakan separatis. Dengan begitu, Moeldoko menyatakan, pihak TNI dapat berperan lebih besar menanganani keamanan di Tanah Papua.

"Akan beda penanganan. Kalau KKB masih ditangani kepolisian. Tapi kalau julukan berbeda, maka perlu tentara terlibat (penuh)," ujarnya. Dijelaskan, pelibatan TNI sekarang hanya sebatas diperbantukan atau mendukung Polri.

Diketahui, KKB kembali melakukan penembakan. Satu anggota TNI Angkatan Darat (AD) gugur ditembak KKB ketika bertugas mengamankan lapangan terbang Mapenduma, Nduga, Papua. "Jangan bicara KKB. Separatis ya harus tegas," ucap Moeldoko.

Kejadian penembakan bersamaan dengan adanya aksi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Pihak itu mengklaim sudah menyerahkan petisi menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.

Menanggapi hal tersebut, Moeldoko optimistis PBB tak merespons petisi yang diklaim ULMWP telah ditandatangani 1,8 juta warga Papua. "PBB pasti menghormati kedaulatan Indonesia. Enggak (pengaruh)," tegas mantan panglima TNI itu.