Humas Kementerian Bisa Redam Isu Miring terhadap Pemerintah

Jakarta, Beritasatu.com -   Selama berlangsungnya masa kampanye Pemilu 2019 dinilai masih ada pesan komunikasi ujaran kebencian, hoax, dan isu-isu miring yang seolah dialamatkan kepada pemerintah ataupun kinerjanya.

Padahal, hampir semua tuduhan tersebut tidak berdasar dan pesan komunikasi semacam ini sangat berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, situasi semacam itu seharusnya tidak boleh terus dibiarkan. Harus ada upaya dari seluruh komponen bangsa, utamanya pemerintah, lebih khusus lagi semua Biro Humas & Informasi di setiap Kementerian dan Instansi Pemerintah, untuk mengubur segala bentuk pesan komunikasi yang tidak produktif itu.

"Derasnya arus pesan komunikasi yang sama sekali tidak baik, bisa saja diatasi dengan counter (perlawanan) pesan berbasis fakta, data, bukti dan argumentasi yang rasional," kata Emrus Sihombing, Kamis (7/1) di Jakarta.

Perlawanan semacam ini, menurutnya sangat bagus karena bisa membangun peradaban komunikasi di tengah masyarakat. Namun dirinya memastikan upaya tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama menjelaskan kepada publik bahwa ujaran kebencian, hoax, dan isu-isu miring yang seolah dialamatkan kepada pemerintah atau kinerjanya, tidak benar adanya.

Dirinya menganalogikan, seperti layaknya arus banjir bandang yang sangat deras, amat sulit menghambat dengan membangun tanggul setangguh apapun di tengah banjir sedang terjadi.

Cara yang efektif dengan metode mengalihkan dan memecah arus banjir deras ke berbagai arah. Di satu sisi, efek banjir mampu dieliminasi. Di sisi lain, berbagi sumber daya air diserap lahan yang lebih luas.

Analogi mengatasi arus banjir tersebut sangat bisa diadopsi oleh pemerintah pusat menghadapi arus ujaran kebencian, hoax, dan isu-isu miring, yang belum terkelola dengan baik, menjadi hal yang produktif.

Apalagi saat ini ada sumber daya komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sama sekali belum maskimal dikelola dan sangat kuat menjadi tirai penutup berbagai isu miring. Di antaranya yaitu potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh semua Biro Humas & Informasi di setiap Kementerian dan Instansi Pemerintah di bawah Presiden.

Semua sumber daya komunikasi tersebut telah mendapat alokasi dana APBN, memiliki sumberdaya manusia dan sejumlah perangkat teknologi komunikasi yang sudah sangat mumpuni dibanding dengan teknologi yang boleh jadi dimiliki oleh penyebar isu yang tidak berdasar tersebut.

"Jadi, tidak perlu ada pengalokasian dana baru dari APBN. Yang dibutuhkan manajemen dan leadership bidang komunikasi," kata Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorne itu.

Untuk itu, menurutnya, sudah sangat perlu pemerintah melakukan evaluasi kinerja semua Biro Humas & Informasi di setiap Kementerian dan Instansi Pemerintah. Atas evaluasi tersebut juga perlu melakukan koordinasi dan revitalisasi fungsi Biro Humas dan Informasi semua Kementerian dan instansi Pemerintah di bawah Presiden sebagai tirai penutup dari berbagai ujaran kebencian, hoax dan miring, yang boleh jadi mungkin berkembang di sisa masa kampanye ke depan.

"Yakni dengan melakukan program komunikasi yang berbasis fakta, data, bukti, argumentasi rasional dan kemasan yang menarik," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah sangat bisa untuk menggelorakan kinerja dan keberhasilan pembangunan di kementerian dan instansi pemerintah. Setiap Biro Humas & Informasi kementerian dan instansi pemerintah membuat program yang terukur menggelorakan serta mewacanakan secara masif kinerja dan keberhasilan kementerian.

Kedua, yakni memproduksi dan mewacanakan isu baru yang produktif. Setiap Biro Humas & Informasi kementerian dan instansi pemerintah wajib memproduksi isu baru yang produktif yang terkait dengan kementerian dan instansi pemerintah terkait.

Kemudian juga membuat program yang terukur untuk menggelorakan serta mewacanakan secara masif isu baru tersebut ke ruang publik melalui berbagai media, terutama menggunakan sosial media dengan ukuran harus menjadi trending topik.

Ketiga, menangkal isu miring terhadap kementerian dan instansi pemerintah.