DPD Minta Gunakan Mekanisme Hukum dalam Selesaikan Sengketa Pemilu

‎Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meminta para pendukung dua Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden yang maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 agar menggunakan mekanisme hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilihan presiden (Pilpres). Penggunaan cara-cara di luar mekanisme hukum adalah melanggar aturan dan tidak dibenarkan.

‎"DPD mengajak semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara kita," kata Wakil Ketua DPD RI Letjen (Purn) Nono Sampono dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang DPD RI di gedung DPD, kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Sida‎ng pembukaan itu digelar setelah DPD mengadakan reses selama satu bulan untuk kampanye Pemilu 2019. Nono mengemukakan euforia saling klaim menang dari masing-masing calon memang sebagai sesuatu yang wajar. Namun euforia tersebut hendaknya tidak mengganggu stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan.

"Kami mengimbau semua pihak hendaknya bersabar menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait rekapitulasi akhir suara pada tanggal 22 Mei 2019," tutur Nono.

DPD RI, lanjut Nono, berharap pemerintah, DPR, pihak penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait lainnya agar dapat mengambil pelajaran berharga dari pelaksanaan Pilpres dan Pileg serentak tahun 2019 ini. Berbagai kekurangan yang terjadi harus menjadi masukan dan perbaikan bagi pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun mendatang.

Pada kesempatan itu, DPD RI merasa senang dan bersyukur karena ‎pelaksanaan Pemilu dilaksanakan dengan aman, damai dan tertib. Meski ada persoalan di beberapa wilayah, namun secara keseluruhan berlangsung sukses.

"DPD RI menyampaikan prihatin dan berduka sedalam-dalamnya atas meninggalnya ratusan petugas KPPS maupun anggota Polri saat bertugas. Ini harus menjadi bahan evaluasi kita untuk pemilu-pemilu mendatang," tutup Nono.