Berpeluang Jadi Wakil Rakyat, Johan Budi Bicara Komitmen Antikorupsi

Jakarta, Beritasatu.com - Calon anggota legislatif (caleg) DPR Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) VII, Johan Budi SP, berpeluang lolos sebagai Anggota DPR periode 2019-2024. Johan meraih suara signifikan di dapil yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi.

"Dari angka sekitar 76 ribuan suara. Saya belum tahu mendapat suara terbanyak atau tidak diantara caleg PDIP. Ini kan masih pleno," kata mantan juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini saat berbincang dengan Beritasatu.com, Rabu (1/5/2019).

Johan yang tercatat pernah juga menjabat deputi pencegahan KPK, termasuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK menyatakan, maju sebagai calon wakil rakyat merupakan pengalaman baru.

"Dunia politik ini, baru buat saya. Cara berkampanye seperti apa kalau ketemu masyarakat, belum tahu awal-awalnya. Saya ke daerah. Kemudian yang pertama kalau saya berinteraksi sama DPC PDIP di masing-masing daerah. Kalau DPC ada acara, saya datang, mengenalkan diri," tutur Johan.

Pada 2016, Johan dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi staf khusus bidang komunikasi atau jubir presiden. Selama masa kampanye, Johan mengungkap, dirinya juga menyampaikan program Jokowi ke depan. "Saya juga sampaikan apa yang menjadi program Pak Jokowi di setiap kampanye," ucap Johan.

Johan menuturkan, dirinya kerap menyapa masyarakat di dapil. Berdiskusi mengenai berbagai hal. "Ada 20 orang atau 40 orang kumpul. Tapi enggak banyak-banyak. Saya turun sampai ke desa-desa. Mengenalkan diri. Tapi saya tekankan bahwa saya ini tidak ada uang saku, tidak ada uang transportasi. Kalau mau datang ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa," ungkap Johan.

"Keuntungan saya itu banyak yang sudah kenal. Mereka kan kenalnya ketika saya di KPK. Saya juga sampaikan visi misi. Saya punya komitmen antikorupsi kalau jadi anggota DPR,"sebut Johan Budi.

Disinggung mengenai pengeluarannya selama kampanye, Johan mengatakan, jumlahnya tidak seberapa. "Karena saya tidak pakai uang transportasi dan lain-lain, ya ratusan juta. Itu buat biaya akomodasi saya. Saya kan mondar mandir Jakarta ke dapil. Beli tiket pesawat. Kemudian sewa mobil kalau ke daerah," kata Johan.

Johan menyatakan, dirinya sama sekali tidak memiliki tim pemenangan khusus. "Saya enggak punya tim di daerah. Saya datang saja, kadang berdua sama teman. Enggak punya posko juga. Rata-rata kan ada posko tuh. Saya enggak ada. Pokoknya saya interaksinya dengan DPC-DPC PDIP," imbuh Johan.

Nantinya tugas-tugas di parlemen tentu telah menanti sosok yang pernah berkecimpung di dunia jurnalistik tersebut. Johan mengatakan, dirinya tak berharap ditugaskan di komisi tertentu oleh PDIP. "Kalau saya tidak memilih harus di komisi berapa, kalau saya terpilih. Tapi yang penting komitmen antikorupsinya,"  tegas Johan.

Johan mengaku ingin menjadi anggota DPR yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. "Pada dasarnya kan, fungsi atau kewenangan anggota DPR itu sama masing-masing anggota. Komisi itu kan hanya pembidangan kerja saja," kata Johan.

Johan mengatakan, terdapat tiga tugas DPR sebagaimana UUD 1945 yaitu pengawasan, legislasi, dan penganggaran. "Mengawasi pemerintah, membuat undang-undang atau legislasi bersama pemerintah, lalu proses budgeting (anggaran) itu di komisi manapun juga bisa ikut berkontribusi. Jadi tidak harus di komisi berapa. Penempatan komisi kan ada di DPP," ujar Johan.

Secara kelembagaan, DPR identik dengan banyaknya anggota yang terlibat korupsi. Bagaimana dengan Johan, apakah dirinya tak khawatir tergoda untuk korupsi?

"Sejak awal pas kampanye saya enggak janji muluk-muluk. Pokoknya saya punya komitmen untuk apa yang saya lakukan selama ini. Rekam jejak yang saya jalani. Dimanapun saya bekerja atau menjadi apapun. Komitmen antikorupsi itu tetap akan saya bawa. Tentu kan saya hanya satu dari 570-an anggota DPR yang masing-masing punya kewenangan yang sama," jawab Johan.

Johan menekankan, hal terpenting buatnya yakni dapat melaksanakan amanah rakyat dengan benar. "Bahwa kemudian saya bisa ikut mengajak atau memengaruhi agar punya tekad antikorupsi, kita lihat nanti seperti apa," ucap Johan.

Menurut Johan, DPR memang memiliki kewenangan yang bisa dikatakan powerfull atau luar biasa. "DPR itu kan powerfull. Semakin powerfull, kalau digunakan dengan baik kan semakin banyak gunanya," kata Johan.

Pria kelahiran Mojokerto, 29 Januari 1966 tersebut mengutip pandangan mengenai kekuasaan dari John Emerich Edward Dalberg-Acton atau Lord Acton yaitu Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Artinya, kekuasaan cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan.

"Sebaliknya, semakin besar kekuasaan yang kita miliki, kewenangan yang kita miliki, kalau itu digunakan dengan baik, dengan berintergritas, tentu juga dampaknya akan lebih besar juga untuk masyarakat," pungkas Johan Budi.