Kabinet Baru Jokowi-Ma'ruf Harus Bangun Prinsip Ekonomi Kerakyatan

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Index Politica, Denny Charter menilai, Kabinet baru Jokowi-Ma'ruf Amin nantinya perlu diisi oleh tokoh baru yang berintegritas dan mempunyai visi membangun ekonomi kerakyatan. Nama-nama seperti Erick Thohir, Lukmanul Hakim, TGH M Zainul Majdi, Hasto Kristianto hingga Yenny Wahid layak untuk dipertimbangkan.

"Nama seperti Erick Thohir, Lukmanul Hakim, TGH M Zainul Majdi, Hasto Kristianto, dan Yenny Wahid saya kira layak untuk dipertimbangkan," kata Denny, di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Selama ini, bangsa Indonesia dinilainya juga sudah melewati beberapa era. Di antaranya era Orde lama yang melahirkan politik ekonomi sosialistik dan era orde baru dimana politik ekonomi lebih liberalistik.

Sekarang, diakuinya, sudah ada perubahan sistem pemerintahan yang signifikan. Terutama ketika memasuki era Reformasi. Namun demikian tidak di ikuti oleh perubahan politik ekonomi yang mendukung ekonomi kerakyatan.

Dirinya menguraikan, nama Erick Thohir adalah tokoh sentral dalam tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin. Sebagai pengusaha sukses Erick diyakini memiliki kemampuan untuk menyempurnakan konsep permberdayaan ekonomi kerakyatan yang saat ini tengah berjalan.

Di sisi lain, juga ada nama Lukmanul Hakim yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua MUI, dan Direktur LPPOM adalah tokoh pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bersama MUI yang dikomandoi Ma'ruf Amin. Lukmanul Hakim adalah konseptor Arus Baru Ekonomi Indonesia.

Kemudian nama TGH M Zainul Majdi dinilainya juga mewakili tokoh muslim yang dikenal aktif mendukung program pemberdayaan ekonomi umat selama menjadi Gubernur NTB. Begitupun dengan Hasto Kristianto dan Yenny Wahid keduanya adalah tokoh yang tidak pernah lelah memperjuangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Manurut Denny, Roadmap kebijakan ekonomi harusnya mengambil jalur tengah dengan berubah menjadi sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif sesuai dengan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat 1, dan politik ekonomi baru harus mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.