Soal Menteri Kabinet, NU: Kami Jalankan Politik Kebangsaan, Bukan Politik Pragmatis

Jakarta, Beritasatu.com - Nahdlatul Ulama (NU) ramai diperbincangkan terkait posisi menteri di pemerintahan Joko Widodo. Ketua PBNU, Aizzudin Abdurrahman yang akrab disapa Gus Aiz menjelaskan posisi NU dalam pemerintahan.

"NU bukan partai politik dan siapa pun yang ditempatkan dalam posisi menteri membantu presiden terpilih sepenuhnya hak prerogratif presiden" kata Gus Aiz di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Dalam sejarahnya, kata Gus Aiz, NU menjalankan politik kebangsaan, politik tingkat tinggi dalam meneruskan perjuangan para pendiri NU. Menurut Gus Aiz, NU tidak menjalankan politik pragmatis sebagaimana partai politik.

"Peran NU dalam sejarah senjakala perjalanan bangsa ini tidak dapat dinafikan, terus istiqomah meneruskan perjuangan para muassis NU. Perlu ditegaskan, politik NU merupakan politik kebangsaan, politik ’aliyah, bukan politik praktis pragmatis sebagaimana partai politik. Dalam hal ini Peran NU sangat lengkap, NU berjuang mempertahankan bangsa ini," jelas dia.

Gus Aiz mengingatkan, peran pemerintah melalui menteri-menterinya dan seluruh birokrasi di dalamnya harus didasarkan kepentingan rakyat. Selain itu, kata Gus Aiz, peran tersebut juga harus menjaga keutuhan negara ini dari arsiran-arsiran ideologi dan pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan dan NKRI.

"Zaman Orde Baru, Gus Dur berpolitik hingga mengantarkan beliau menjadi Presiden RI ke-4 dan semua pengurus PBNU ketika itu jadi tim sukses PKB dan semua pengurus wilayah cabang juga jadi jurkam PKB, melalui jalan demokrasi yang diretas sudah benar. Saat ini bisa kita rasakan perjuangan beliau. Yang tidak memahami ini, berarti dia menyalahkan Gus Dur, menghina Gus Dur," pungkas adik sepupu KH. Abdurrahman Wahid ini.