Presiden Apresiasi Respons DPD Sikapi Tantangan Mendesak di Daerah

Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.

Selama setahun terakhir, kata Presiden, DPD telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya. Tujuh rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif DPD, enam pandangan pendapat terhadap RUU, empat pertimbangan terhadap RUU, dan 10 hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidang tugas DPD.

"Saya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan UMKM," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dalam rangka menyambut 17 Agustus dan di Kompleks parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bahi hasil (DBH) agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan di daerah. Dalam konteks fungsi representasi, DPD aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019. "DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa," kata Jokowi.

Presiden Jokowi berharap DPD bersama pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan. "Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan," kata Jokowi.