Wiranto Sebut Aksi Demonstrasi untuk Gagalkan Pelantikan Presiden

Jakarta, Beritasatu.com  - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan aksi unjukrasa yang terjadi dalam dua hari terakhir tidak murni untuk mengkoreksi kebijakan pemerintah maupun DPR. Aksi yang dilakukan sudah disusupi oleh kelompok-kelompok tertentu dengan agenda tersembunyi.

‎"Saya kira yang dihadapi atau kelompok yang ambilalih bukan murni lagi koreksi kebijakan pemerintah. Telah cukup bukti mereka ingin duduki DPR dan MPR agar tidak dapat melaksanakan tugasnya. Dalam arti tidak dapat dilantik," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Wiranto didampingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan para Kepala Staf TNI dari tiga angkatan.

Wiranto menjelaskan memang ada aksi mahasiswa yang elegan dan demokratis. Mereka menjalankan aksi dengan tertib, tanpa merusak. Namun menjelang sore hingga malam ada kelompok lain yang menunggangi aksi tersebut. Mereka bukan masuk kelompok mahasiswa tetapi sebagai perusuh.

"Kita cukup lega bahwa demo (mahasiswa) itu berakhir dan menghasilkan sesuatu yang bisa memelihara kerukunan kedamaian kita sebagai bangsa. Namun kita menyesalkan demo konstruktif bernuansa konstruktif elegan diambilalih oleh demonstrasi yang tidak lagi mengarah kepada apa yang dijawab pemerintah dan DPR, demonstrasi yang brutal. Saya kira bukan demonstrasi, karena rusuh. melawan petugas, melempar batu, menembakkan petasan dan berusaha meninggalkan korban," jelas Wiranto.

Dia menegaskan kelompok perusuh itu bukan hanya ingin mengagalkan pelantikan anggota DPR dan DPD. Tetapi‎ lebih jauh lagi menggagalkan pelantikan presiden terpilih. Padahal Pemilu sudah selesai dan presiden terpilih telah dipilih mengikuti semua mekanisme demokrasi dan aturan yang berlaku di negara ini. Bahkan sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tatkala ada pihak lain dengan cara brutal untuk gagalkan ini, saya kira ini lawan konstitusi. Melawan hasil karya segala bangsa indonesia yang telah ditetapkan oleh MK. Tentunya ini kewajiban seluruh bangsa Indonesia mengamankan itu. Ini yang dihadapi oleh aparat keamanan karena mereka betul-betul bukan lagi mengerahkan pelajar, tapi juga preman dan perusuh yang bertindak brutal semalam. Yang dihadapi bukan demonstrasi yang ikut peraturan unjuk rasa, tapi satu kelompok perusuh yang direncanakan sistematis untuk melakukan hal yang inkonstitusional, melanggar hukum," tutur Wiranto.