Wakil Ketua MPR: Tak Perlu Buru-buru Amandemen UUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan, amandemen UUD 1945 tak perlu dilakukan secara terburu-buru.

Menurut Arsul, MPR membuka konsultasi yang seluas-luasnya untuk mendengarkan masukan dari semua pihak terkait amandemen UUD 1945.

"Bagi kami, yang paling penting adalah ketika wacana itu digelindingkan tidak hanya diantara 10 kekuatan politik di MPR saja, tetapi harus dibuka ruang konsultasi publik seluas luasnya," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Politikus PPP itu mengatakan, pihaknya tidak ingin terburu-buru untuk melakukan amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, menurutnya, perlu dibuka ruang publik agar pembahasan lebih komprehensif.

"Saya kira apa yang diinginkan PPP ini juga yang menjadi juga kesepakatan paling enggak di pimpinan MPR bahwa wacana ini kita gulirkan. Tapi proses legal dan formalnya enggak terburu-buru," ujar Arsul.

Sekjen PPP ini juga tidak tertutup kemungkinan jika pembahasan amandemen itu tidak disahkan periode 2019-2024. Sebab, yang diprioritaskan adalah mendengarkan masukan dari masyarakat.

"Tentu tidak tertutup kemungkinan mulai membuka ruang publik. Nanti hasilnya apa, diskursus di ruang publik, ya sama-sama kita lihat seperti apa. Apakah kemudian diskursusnya mengerucut pada satu hal, enggak perlu di amandemen atau diamandemen dengan terbatas atau agak luas ya kita lihat," kata Arsul.

Sebelumnya, pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga poin kesepakatan. Salah satu kesepakatan tersebut adalah kedua pimpinan parpol itu sepakat amandemen UUD 1945 secara menyeluruh.