Pegawai KPK Jadi ASN, Menteri Tjahjo: Tetap Ada Proses Seleksi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap perlu mengikuti seleksi untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kementerian PAN dan RB, kata Tjahjo akan tetap melakukan penyaringan terhadap pegawai KPK yang harus berstatus ASN.

"Kami akan menyaring dulu. Iya, nanti akan ada proses seleksi," ujar Tjahjo di Kantor Kementerian PAN dan RB, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Tjahjo mengakui bahwa pihaknya memahami kebutuhan pegawai di KPK sebagai dampak dari UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 24 ayat (2) UU KPK menyebutkan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara atau ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN.

"Secara prinsip kami memahami kebutuhan yang ada di KPK. Teman-teman deputi (Kementerian PAN dan RB) sudah bertemu dengan KPK," ungkap dia.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, bisa saja ada pegawai KPK yang tidak setuju dengan pengaturan status ASN pegawai KPK sehingga tidak mau menjadi ASN. Menurut Tjahjo, hal tersebut tidak menjadi masalah dan sah-sah saja.

"Ada yang mau atau tidak, kan sah-sah saja kalau ada yang mau, silahkan," tandas dia.

Tjahjo mengingatkan dengan status ASN, maka pegawai KPK harus mengikuti ketentuan yang tertulis dalam UU ASN. Salah satu konsekuensinya, pegawai KPK bisa di tempat di mana saja sesuai kebutuhan lembaga negara.

"Karena dengan ASN, nanti pegawai KPK bisa mengisi di semua lembaga, bisa Kementerian PAN dan RB, bisa di departemen mana," pungkas dia.