Masyarakat Ragukan Kemampuan Indonesia Bangun PLTN
Kamis, 27 Februari 2020 | 19:16 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Temuan paparan radioaktif dan radioaktif ilegal di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan membuat masyarakat semakin khawatir akan kemampuan Indonesia yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Hal itu diungkapkan Ketua Masyarakat Reksa Bumi (Marem), Lilo Sunaryo. Pria asal Jepara ini menilai, masyarakat Jepara semakin resah melihat adanya kegagalan pengawasan limbah radioaktif. Masyarakat Jepara memang sejak lama menolak uji tapak PLTN di daerahnya.
"Masyarakat Jepara menentang keras agar tidak ada PLTN di Jepara. Masyarakat resah dan tidak percaya lagi Batan bisa menyimpan limbah radioaktif," katanya dalam focus group discussion bertajuk "Kebocoran Radiasi Nuklir di Serpong, Masihkah akan Membangun PLTN di Indonesia?" di Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Dalam rencana umum energi nasional, PLTN menjadi opsi terakhir penyediaan energi di Indonesia. Kebijakan bauran energi 23% hingga 2025 mendorong pengoptimalan energi baru terbarukan seperti surya (matahari), panas bumi, angin dan biomassa (salah satunya limbah kelapa sawit).
Anggota Dewan Energi Nasional periode 2014-2019, Dwi Hary Soeryadi berpandangan, jika melihat PLTN sebagai opsi terakhir sumber energi, bisa diartikan pemerintah tidak menutup diri dan tetap mengakomodasi PLTN.
Ia mengatakan, pemanfaatan energi nuklir yang tidak memperhatikan aspek keselamatan akan menyebabkan bencana.
"Kalau semua sumber energi sudah minim dan akan habis, baru opsi nuklir yang dipilih dengan memperhatikan faktor keselamatan ketat. Namun saat ini kita mendahulukan potensi EBT," kata Dwi.
Dalam rencana umum energi nasional, siapa yang melakukan apa dan waktu program yang akan dilakukan sudah dibuat. Namun pertimbangan membangun PLTN juga harus melihat beberapa fakta yang terjadi di sejumlah negara.
Dwi menjelaskan, sejak dekade 1950an hingga 2011, lima kecelakaan nuklir besar pernah terjadi dan menyebabkan paparan radiasi tinggi. Bahkan wilayah yang terpapar radiasi berubah menjadi kota mati tanpa penghuni. Masyarakat pun menjadi korban paparan radiasi.
Pada 1957, kecelakaan reaktor nuklir terjadi Windscale Fire, Inggris. Di tahun yang sama terjadi juga kecelakaan di Kyshtym Rusia. Lalu pada 1979 kecelakaan nuklir terjadi di Three Mile Island Amerika Serikat, pada 1986 kecelakaan nuklir terjadi di Chernobyl, Ukraina, dan pada 2011 kecelakaan nuklir terjadi di Fukushima Daiichi.
Sikap negara-negara di dunia yang mengoperasikan dan merencanakan pembangunan PLTN juga berubah seiring sejumlah catatan kecelakaan itu.
Jerman secara bertahap menutup PLTN sampai dengan 2022. Prancis menurunkan pasokan listrik dari PLTN, dari 95% pasokan listrik dari PLTN lalu berkurang menjadi 75% pada 2015, dan 50% pada 2030. Korea Selatan juga akan menyetop pembangunan PLTN dan secara bertahap menutup PLTN yang ada sampai dengan tahun 2030.
Filipina, Vietnam, dan Thailand juga mempertimbangkan opsi PLTN. Malaysia juga tidak berniat membangun PLTN sampai ada cara aman untuk membuang limbah radioaktifnya.
Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA) mencatat hingga tahun 2014 ada 435 unit PLTN beroperasi di 31 negara di seluruh dunia.
"Kejadian di Serpong membuat refleksi untuk langkah selanjutnya terhadap PLTN," ucapnya.
Dwi menyebut, saat ini Indonesia memiliki tiga reaktor untuk skala riset dan diaplikasikan di bidang kesehatan, pangan, pertanian dan lingkungan, tetapi tidak menghasilkan listrik. Tiga reaktor itu berada di Pusat Penelitian Iptek di Serpong Tangerang Selatan, Bandung, dan Yogyakarta. Aplikasi radioisotop dan radiofarmaka ini terus akan berkembang seiring perkembangan zaman.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA LAINNYA
Jumlah Guru RI Terus Naik tetapi Fluktuatif!
Kapolda Metro Jaya Bintang 3 Sesuai Arahan Prabowo
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Incar Pajak Marketplace, Purbaya Ingin Pedagang Offline-Online Setara




