Pemkot Cilegon Siapkan Dana Rp 30,3 miliar Tangani Covid-19

Cilegon, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon telah melakukan pergeseran APBD tahun 2020 untuk penanganan virus corona atau Covid-19 mencapai di kisaran Rp30,3 miliar.

Menurut rencana, dari jumlah itu sekitar Rp 23,3 miliar akan digunakan sebagai dana awal penanganan, dan sisanya sekira Rp7 miliar dijadikan sebagai dana cadangan. "Kami berharap pada Pemkot, pengelolaannya yang transparan dan jelas. Jangan sampai ada penyimpangan.

"Kami percaya pada semua lini yang terkait ini, tapi kami DPRD juga perlu diajak bicara, bila perlu diajak turun ke lapangan dan kami tetap akan mengawasi pelaksanaannya. Karena sejauh ini kami cuma melihat hanya baru dilakukan penyemprotan saja sementara masyarakat yang kurang mampu dan terkena dampak Covid-19 ini butuh subsidi bahan makanan sembako atau subsidi uang untuk menyambung hidupnya," ujar Anggota Komisi III DPRD Cilegon, Rahmatulloh, Sabtu (11/4/2020).

Belum ada keterangan terperinci dari Pemkot Cilegon untuk pemanfaatan dana sekira Rp30,3 miliar tersebut. Pemkot baru mengurai bahwa nilai itu merupakan hasil pergeseran dari sejumlah kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi senilai Rp9,6 miliar ditambah anggaran Belanja Tidak Terduga senilai Rp2 miliar dan hasil rasionalisasi APBD Kota Cilegon senilai Rp 18,7 miliar.

Pandeglang

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang menambah anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 19,3 miliar. Semula Pemkab hanya menggelontorkan dana Rp 1,7 miliar yang diambil dari Dana Tak Terduga (DTT).

Namun setelah melalui pembahasan tentang pergeseran anggaran (refocusing), pemerintah sepakat menambah biaya penanganan Covid-19 yang kini dialokasikan sebesar Rp 21 miliar.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menjelaskan, penambahan biaya penanggulangan Covid-19 tersebut diperoleh dengan merasionalisasi sejumlah kegiatan. "Total anggaran Rp 21 miliar itu dari bantuan keuangan Rp 2 miliar, selebihnya Rp 19 miliar kami rasionalisasi dari semua OPD (Organisasi Prangkat Daerah)," kata Irna.

Irna menyebut, anggaran sebesar itu salah satunya akan digelontorkan untuk program jaring pengaman sosial (social safety net). Program ini akan memberi bantuan sembako untuk sekitar 14.000 warga per bulan yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

"Selebihnya, kami harus meminta dukungan dari Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat. Kan kemampuan kami sudah ada, saling berbagi tugas. Tapi kemampuan fisikal kami hanya segitu (Rp 3-4 miliar per bulan)," urai Irna.

Namun demikian, anggaran Rp21 miliar itu, hanya disiapkan sampai tanggal 29 Mei 2020, atau bertepatan dengan batas akhir masa tanggap darurat bencana Covid-19.

Apabila situasi belum pulih, pemerintah bisa kembali mengusulkan perubahan anggaran. "Jadi rasionalisasi ini tidak final, masih bisa dilakukan pergeseran penjabaran anggaran berikutnya melalui Peraturan Bupati (Perbup)," pungkasnya.