Kedelai Langka, Indonesia Tidak Punya Kedaulatan Pangan

Negara sudah dikalahkan pasar. Kedaulatan atas pangan tidak lagi dimiliki

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai fenomena kedelai yang berdampak pada langkanya produk tahu dan tempe merupakan bukti bawah Indonesia tak lagi memiliki kedaulatan pangan. Fenomena kedelai memberikan bukti lain bahwa negeri ini sudah sedemikian dalam masuk dalam jerat perdagangan pangan yang dilakukan perusahan transnasional dan negera maju.
 
"Negara sudah dikalahkan pasar. Kedaulatan atas pangan tidak lagi dimiliki," kata Said Abdullah, Officer Advokasi dan Jaringan KRKP dalam  siaran persnya di Jakarta, hari ini.
 
Pemerintah berdiri pada pilihan sulit ketika berhadapan dengan situasi ini. Satu sisi diharuskan menjaga ketersediaan pangan dengan membuka pasar kedelai impor, namun pada sisi lain dipaksa memenuhi janjinya untuk swasembada. Padahal keduanya tidak akan pernah tercapai secara bersamaan.
 
Semestinya, kata Said, fakta ini memberikan kesadaran baru bagi Indonesia bahwa menggantungkan suplai pangan dari negeri orang amat riskan. Tidak hanya terkait produksi dan harga juga soal mutu pangannya. Semua elemen bangsa juga paham bawah kedelai produksi luar negeri terutama Amerika Serikat (AS) didominasi kedelai transgenik. Padahal soal transgenik hingga saat ini masih menjadi perdebatan serius terkait aspek etik dan keamanannya.
 
"Sudah saatnya pemerintah terus berupaya terlepas dari ketergantungan, mengukuhkan kedaulatan atas pangan. Perbaikan tata niaga, insentif harga  berupa peningkatan harga jual, untuk merangsang gairah petani kedelai dan regulasi proteksi produksi dalam negeri perlu secara nyata dilakukan," kata Said.
 
Pada sisi lain, kata Said, kepastian lahan produksi menjadi syarat wajib dilakukan. Mengacu pada faktor-faktor penentu keberhasilan produksi, lahan menempati proporsi terbesar. Sekurangnya 40 persen keberhasilan target produksi ditentukan oleh faktor lahan. Karenanya pemerintah perlu secara tegas menentukan dan memperluas lahan produksi tidak hanya berpusat  pada lahan sawah.
 
Kelangkaan tahu dan tempe yang merupakan produk turunan kedelai merupakan akibat dari tidak mampunya pemerintah memenuhi bahan bakunya berupa kedelai dari dalam negeri. Padahal, tahu dan tempe memiliki konsumen yang sangat tinggi di Tanah Air.
 
Setiap tahun tidak kurang dari 2,4 juta ton kedelai di konsumsi  masyarakat. Akibatnya, serbuan kedelai impor semakin deras membanjiri Indonesia. Data BPS menunjukkan, sejak 1990 sampai dengan 2011, laju impor terus meningkat. Jika pada tahun 1990 impor kedelai hanya 541 ribu ton maka pada 2011 mencapai 1,5 juta ton dengan nilai mencapai Rp5,9 triliun. Sementara produksi dalam negeri terus mengalami penurunan. Jika pada 1990 produksi mencapai 1,4 juta ton, pada 2011 meluncur bebas menjadi 851 ribu ton.
 
Menurut Said, besarnya ketergantungan akan bahan baku impor membawa implikasi yang serius. Perubahan produksi di level dunia sedikit saja akan sangat berpengaruh pada stok dan tentu saja harga. Fenomena kegagalan panen di negera-negara eksportir pada 2007-2008 atau kekeringan di Amerika Serikat pada bulan ini telah berpengaruh pada peningkatan harga kedelai di dunia.
 
Peningkatan harga ini tentu saja menjadi pukulan telak, terutama bagi  pengusaha tahu, tempe dan kecap. Harga yang melambung membuat ongkos  produksi meningkat. Peningkatan produksi tidak diimbangi dengan  peningkatan daya beli masyarakat. Akibatnya, para pengusaha ini merugi luar biasa. Dan, mogok produksi menjadi pilihan walaupun konsumen turut  menjadi korban yang dirugikan.
 
Sementara itu, kata Said, merujuk pada rencana pemerintah yang akan  melakukan swasembada tanaman pangan strategis, salah satunya kedelai pada 2014 menjadi pertanyaan besar apakah benar dapat dicapai? Khusus untuk kedelai, hingga 2014 diproyeksikan produksi kedelai dalam negeri mencapai 2,7 juta ton dengan laju peningkatan produksi mencapai 1,5 ton/ha dari sebelumnya yang hanya 1,3 ton/ha. Dari hitungan ini maka pada tahun 2014 terdapat surplus 137 ribu ton. Dengan jumlah ini maka impor diasumsikan tidak lagi diperlukan.
 
"Dengan produksi tahun lalu yang hanya 851 ribu ton, terdapat defisit produksi hingga 1,9 juta ton untuk mencapai 2,7 juta ton. Dengan waktu yang kurang dari tiga tahun defisit itu menjadi tantangan berat. Dengan hitungan sederhana, setiap tahun, produksi harus meningkat rata-rata 1,4  juta ton. Target ini tidaklah realistis," kata Said.