Cegah Protokol Kesehatan Dilanggar, Paslon Diwajibkan Tanda Tangan Pakta Integritas

Jakarta, Beritasatu.com – Semua pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada Serentak 2020 akan menandatangani pakta integritas. Dalam pakta ini, akan berisi setiap paslon wajib menaati protokol kesehatan. Jika melanggar, akan dikenakan sanksi.

"Selama ini, pakta integritas pilkada dan pemilu, biasanya hanya pilkada damai, siap menang dan siap kalah. Makanya ini ditambahkan lagi, dengan kepatuhan kepada protokol Covid 19, baik yang diatur dalam PKPU maupun aturan lainnya," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Ia menjelaskan pakta integritas ditargetkan telah ditanda tangan sebelum penetapan calon tanggal 23 September mendatang. Para penyelenggara pilkada, baik KPUD dan Bawaslu daerah agar segera menyosialisasikan hal tersebut. Kemudian sesegera mungkin memanggil para kontestan untuk tanda tangan pakta integritas.

"Kalau ternyata tidak mematuhi (pakta integritas, Red), mereka siap untuk didiskualifikasi. Tentu jika terbukti melalui investigasi Bawaslu bahwa memang sengaja mengumpulkan massa, bukan karena spontanitas. Atau bisa juga melalui sistem pembuktian dari UU Kesehatan oleh Polri," jelas Tito Karnavian.

Mantan Kapolri ini menegaskan Kemdagri telah telah membentuk 27 tim monitoring. Tim itu akan selalu memantau apakah daerah yang melaksanakan pilkada sudah melakukan rapat koordinasi dengan segenap stakeholder untuk tindak lanjut pembuatan pakta integritas.

"Tanggal 17 September akan kami evaluasi berapa yang sudah lakukan rapat koordinasi dan sudah tanda tangan pakta integritas. Sebelum tanggal 23 September sudah harus selesai. Yang belum selesai akan diumumkan ke publik," tutup Tito Karnavian.