Politik Uang bakal Marak di Pemilu Kada DKI Jakarta Putaran Dua

Persepsi tentang kemungkinan terjadinya politik uang pada Pemilihan  Gubernur DKI Jakarta masih dinilai cukup besar.

Begitu pula dengan sikap  calon pemilih yang cenderung relatif permisif terhadap praktik politik  uang dan imbalan barang pada putaran kedua.
 
Hal tersebut tecemin dari hasil survei dari 600 responden yang  dilakukan Pusat KajianPolitik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) yang menunjukkan sekitar 30% masyarakat cukup banyak mengetahui adanya praktik politik uang  dan 17% di antaranya mengaku pernah ditawari uang dan barang pada putaran pertama yang lalu.
 
"Untuk putaran kedua ini pun hampir setengah dari total responden meyakini akan kembali ada politik penawaran imbalan untuk memilih pasangan calon gubernur sebanyak 42%," kata Irwansyah, salah satu peneliti Puskapol UI, Minggu (9/9).
 
Dari survei tersebut juga diketahui barang adalah bentuk imbalan yang  lebih banyak dipergunakan dalam politik transaksional di putaran pertama. 

Pakaian dan aksesoris seperti jilbab, kaos dan sembako diakui sebagai  barang-barang yang banyak ditawarkan untuk mencoblos pasangan kandidat  tertentu.
 
"Yang paling banyak menjadi sasaran imbalan uang atau barang umumnya  adalah perempuan dengan usia 26-40 tahun dan berpendidikan SLTA, dengan  imbalan uang antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu," tambahnya.
 
Irwansyah mengatakan tingkat permisifitas di kalangan calon pemilih juga  patut menjadi perhatian karena hampir setengah responden mengatakan akan menerima uang walau belum tentu memilihnya.
 
"Sebanyak 65% bahkan menolak bersikap tegas untuk menolak imbalan dan melaporkannya kepada pihak berwenang, dan ini sangat mengkhawatirkan," tegasnya.
 
Bahkan, tambahnya, bila sekadar melihat, mendengar, dan mengetahui ada politik transaksional, mayoritas responden atau sekitar 71,4% menolak melaporkannya.