Menko PMK: Vaksinasi Covid-19 Tunggu Lampu Hijau BPOM

Jakarta, Beritasatu.com - Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo atas rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gratis bagi masyarakat Indonesia, pemerintah masih menunggu lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization. Hingga saat ini, BPOM masih dalam proses evaluasi terhadap hasil uji klinik fase 3 vaksin Sinovac dan jenis vaksin lainnya.

"Persetujuan dari BPOM sangat penting dan diperlukan terutama untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari masing-masing jenis vaksin yang akan digunakan," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada seminar nasional bertemakan "Vaksinasi Covid-19 (Negara dan Rakyat Siap)", Jumat (18/12/2020).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 9860 Tahun 2020, ada enam jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin dari PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corp (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

"Saya kira BPOM tidak akan main-main. Saya jamin BPOM profesional, jadi tentu tidak main-main sebab menyangkut hidup mati orang. Saya juga pesankan selalu harus betul-betul berpresisi tinggi dan tidak bisa dikurangi," kata Muhadjir.

Muhadjir menekankan bahwa yang terpenting ialah BPOM harus dapat memastikan sejauh mana vaksin itu dapat membangkitkan imunitas dan apakah imunitas yang dibangkitkan oleh vaksin itu mampu menangkal virus. Boleh jadi, menurutnya, vaksin itu bisa membangkitkan imunitas tapi belum daya tahan tubuh tersebut mampu menangkal virus.

"Kita tidak mungkin memvaksinasi yang sekadar aman tapi tidak efektif, apalagi yang tidak aman dan tidak efektif. Jadi bola sebetulnya ada di tangan BPOM atau yang disebut dengan emergency use authorization," kata Muhadjir.

Direktur Registrasi Obat BPOM, Lucia Rizka Andalusia menjelaskan, emergency use authorization berarti persetujuan penggunaan obat dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dengan tetap memperhatikan faktor keamanan dan efektivitas. Hal ini juga berlaku untuk izin edar vaksin Covid-19.

Menurut Lucia, BPOM akan mengawal proses uji klinis untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid. Setelah hasil uji klinis didapatkan lalu akan diuji lagi terkait kemanfaatan dan juga efek sampingnya sehingga mutu dari vaksin Covid-19 benar-benar terjamin.

Lucia memastikan bahwa BPOM sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian izin penggunaan obat atau vaksin dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Demikian pula dalam mengatasi pandemi Covid-19 saat ini juga tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin.

"Enam jenis vaksin yang dapat digunakan sekarang ini semuanya bagus, seperti Pfizer itu efektivitasnya di atas 90% dan sudah digunakan oleh berbagai negara. Namun kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis vaksin saja, bisa jadi nanti akan ada masuk jenis vaksin lain lagi," kata Lucia.

Namun demikian, menurut Lucia meskipun vaksin Covid-19 nantinya sudah mendapatkan izin dan siap digunakan bukan berarti masyarakat boleh abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Kebudayaan (Kemdikbud), Hilmar Farid, menekankan yang tak kalah penting dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah strategi komunikasi publik yang harus dibentuk. Masyarakat harus diberikan keyakinan mengenai pentingnya pelaksanaan vaksinasi.

"Sebelum vaksinasi dimulai, kampanye komunikasi yang harus diperluas yang tentunya tidak menimbulkan over expectation di masyarakat tapi juga tidak menyebabkan mereka depresi," ucap Hilmar.