Jokowi Pastikan MRT Jalan Terus

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

"Lanjutkan iya  karena mengatasi kemacetan di Jakarta dengan dibangunnya transportasi massal berbasis rel tersebut," kata Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12).

Hanya saja, dia akan terus berjuang untuk menurunkan beban sharing pengembalian pinjaman kepada pihak Japan International Corporation Agency (JICA).

Pasalnya, beban sharing pengembalian pinjaman dibagi dua antara Pemprov DKI sebesar 58% dan pemerintah pusat sebesar 42% dinilai terlalu memberatkan Pemprov DKI.

"Saya punya niat yang sama, MRT segera beroperasi di Jakarta. Saya sebagai pimpinan daerah berani memutuskan insya Allah selesai. Harus dan optimistis. Karena itu saya akan terus melakukan negosiasi pembagian beban pengembalian pinjaman. Tidak ada kata menyerah dalam kamus saya. Semua dukung, harus selesai," ujar Jokowi.

Menurut Gubernur, transportasi berbasis rel seperti MRT dan monorel sudah 20 atau 25 tahun lalu telah direncanakan. Bila pemerintah tidak segera memutuskan keberlanjutan kedua moda transportasi ini, Jakarta tidak akan mempunyai transportasi massal yang modern, cepat, dan canggih.

Akibatnya, urai dia, Jakarta menjadi kota yang tertinggal dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Jokowi membandingkannya dengan Kuala Lumpur yang sudah terlebih dahulu membangun MRT dan Monorel.

"Kuala Lumpur sudah jadi, kita malah belum mulai sama sekali," imbuhnya.

Kendati demikian, dia tidak mau diburu-buru dalam mengambil keputusan terhadap nasib dua transportasi massal yang sudah didambakan masyarakat Jakarta ini. Bahkan dengan tegas, dia meminta jangan paksakan dirinya untuk mengambil keputusan, karena ada kalkulasi yang harus dipikirkan.

Khususnya perhitungan tentang pembangunan MRT, apakah nantinya akan membebani masyarakat atau tidak dan membebani APBD DKI atau tidak. Termasuk negosiasi terhadap beban sharing pembagian pengembalian pinjaman dengan pusat, dan negosiasi dengan pihak JICA untuk menghilangkan bunga pinjaman dan penggunaan barang-barang bangunan dari Jepang.

"Kami mau melakukan renegosiasi, baik dengan pemerintah pusat terhadap pembagian beban pinjaman, yang sekarang 42%-58%. Kami ingin 70% atau 60% untuk pusat, lebih besar lah, biar beban APBD tidak banyak. Begitu juga negosiasi dengan JICA agar kalkulasi mengembalikannya lebih ringan, juga apakah barang-barang harus dari Jepang, tidak bisa lokal," tuturnya.

Jokowi menjanjikan sebelum akhir tahun, dia akan mengeluarkan keputusan dengan segala risikonya. Dirinya tidak takut mengambil risiko apa pun, karena dirinya tidak mengambil uang sepeser pun dalam kelanjutan proyek ini.

"Sebelum akhir tahun, semua akan kita putuskan dengan segala risikonya. Kalau pemimpin enggak berani mengambil risiko, ya enggak usah jadi pemimpin," tukasnya.