Sejumlah DPD Demokrat Minta Ruhut Dipecat
Jumat, 14 Desember 2012 | 17:44 WIB
Ruhut dianggap melakukan onani politik, menggantang asap dan secara tidak elegan melawan organisasi.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Irfan Gani mengatakan sejumlah perwakilan partainya di daerah sepakat meminta pemecatan Ruhut Sitompul dari jabatannya sebagai kader, karena dianggap telah melakukan tindakan inkonstitusional.
"Perhitungan saya DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, NTB, dan Banten, semua minta Ruhut dipecat sebagai kader. Ruhut telah melakukan perbuatan inkonstitusi," kata Irfan Gani di sela acara Silahturahmi Nasional (Silatnas) dan Resepsi HUT-11 Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jumat (14/12).
Irfan mengatakan perbuatan inkonstitusi yang dilakukan Ruhut yakni meminta Anas Urbaningrum mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum.
"Pernyataan Ruhut yang ingin menggulingkan pak Anas itu inkonstitusional, kami akan lawan. Amanah partai kan untuk menjalankan organisasi sampai 2014, dan Anas juga sudah diamanahkan dalam kongres bahwa jabatannya sebagai Ketua Umum sampai 2015, sehingga kita jaga itu," kata Irfan.
Dia mengatakan seluruh DPD yang disebutkannya telah melakukan musyawarah untuk sepakat meminta Ruhut dipecat dari jabatannya sebagai kader Demokrat.
"Kami tentu sangat gembira atas kebijakan DPP memecatnya dari kepengurusan pusat, karena tindakan Ruhut tidak santun, dia selama ini tidak mencerminkan apa yang telah menjadi kebijakan DPP. Sehingga kita bisa beranggapan akseptabilitas dan akuntabilitas publik bisa mencair dengan dicopotnya Ruhut sebagai Ketua Departemen Komunikasi," kata Irfan.
Menurut Irfan, Ruhut telah melakukan onani politik, menggantang asap dan secara tidak elegan melawan organisasi. Ruhut diminta untuk berkaca diri dan mempelajari AD/ART partai.
"Hama harus dibunuh. Kebutuhan organisasi adalah soliditas kader dari atas sampai ke bawah," ujar dia.
Irfan mengaku menyayangkan perilaku Ruhut yang selalu menganggap dirinya sebagai juru bicara partai. Dia beserta perwakilan DPD lain mengatakan akan segera meminta DPP untuk memecat Ruhut dari posisinya sebagai kader.
"Kami akan meminta kepada DPP melalui Komisi Pengawas, karena ada upaya yang ilegal yang dilakukan Ruhut. Jangan-jangan dia punya agenda lain, dia kan mentalnya kutu loncat, ya, Ruhut adalah kutu loncat seperti dulu dari Golkar ke Demokrat," kata dia.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat Asrul Tanjung mengatakan cita-cita seluruh kader Demokrat adalah menjadikan partai tetap solid.
"Model-model pernyataan Ruhut yang mengatakan akan menggulingkan Anas itu tidak benar. Kami punya aturan," kata Asrul di tempat yang sama.
Asrul membenarkan keinginan pihaknya di Sumatra Barat untuk memecat Ruhut dari Partai Demokrat.
"Kalau ada siapa pun kader Partai Demokrat yang lakukan tindakan inkonstitusional maka saat ini juga kami minta dia dipecat. Karena hal itu sudah mengganggu citra partai dan diluar dari konstitusi partai," kata dia.
Acara Silahturahmi Nasional dan HUT-11 Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung 14-15 desember 2012.
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum didampingi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Irfan Gani mengatakan sejumlah perwakilan partainya di daerah sepakat meminta pemecatan Ruhut Sitompul dari jabatannya sebagai kader, karena dianggap telah melakukan tindakan inkonstitusional.
"Perhitungan saya DPD Provinsi Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, NTB, dan Banten, semua minta Ruhut dipecat sebagai kader. Ruhut telah melakukan perbuatan inkonstitusi," kata Irfan Gani di sela acara Silahturahmi Nasional (Silatnas) dan Resepsi HUT-11 Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jumat (14/12).
Irfan mengatakan perbuatan inkonstitusi yang dilakukan Ruhut yakni meminta Anas Urbaningrum mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum.
"Pernyataan Ruhut yang ingin menggulingkan pak Anas itu inkonstitusional, kami akan lawan. Amanah partai kan untuk menjalankan organisasi sampai 2014, dan Anas juga sudah diamanahkan dalam kongres bahwa jabatannya sebagai Ketua Umum sampai 2015, sehingga kita jaga itu," kata Irfan.
Dia mengatakan seluruh DPD yang disebutkannya telah melakukan musyawarah untuk sepakat meminta Ruhut dipecat dari jabatannya sebagai kader Demokrat.
"Kami tentu sangat gembira atas kebijakan DPP memecatnya dari kepengurusan pusat, karena tindakan Ruhut tidak santun, dia selama ini tidak mencerminkan apa yang telah menjadi kebijakan DPP. Sehingga kita bisa beranggapan akseptabilitas dan akuntabilitas publik bisa mencair dengan dicopotnya Ruhut sebagai Ketua Departemen Komunikasi," kata Irfan.
Menurut Irfan, Ruhut telah melakukan onani politik, menggantang asap dan secara tidak elegan melawan organisasi. Ruhut diminta untuk berkaca diri dan mempelajari AD/ART partai.
"Hama harus dibunuh. Kebutuhan organisasi adalah soliditas kader dari atas sampai ke bawah," ujar dia.
Irfan mengaku menyayangkan perilaku Ruhut yang selalu menganggap dirinya sebagai juru bicara partai. Dia beserta perwakilan DPD lain mengatakan akan segera meminta DPP untuk memecat Ruhut dari posisinya sebagai kader.
"Kami akan meminta kepada DPP melalui Komisi Pengawas, karena ada upaya yang ilegal yang dilakukan Ruhut. Jangan-jangan dia punya agenda lain, dia kan mentalnya kutu loncat, ya, Ruhut adalah kutu loncat seperti dulu dari Golkar ke Demokrat," kata dia.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat Asrul Tanjung mengatakan cita-cita seluruh kader Demokrat adalah menjadikan partai tetap solid.
"Model-model pernyataan Ruhut yang mengatakan akan menggulingkan Anas itu tidak benar. Kami punya aturan," kata Asrul di tempat yang sama.
Asrul membenarkan keinginan pihaknya di Sumatra Barat untuk memecat Ruhut dari Partai Demokrat.
"Kalau ada siapa pun kader Partai Demokrat yang lakukan tindakan inkonstitusional maka saat ini juga kami minta dia dipecat. Karena hal itu sudah mengganggu citra partai dan diluar dari konstitusi partai," kata dia.
Acara Silahturahmi Nasional dan HUT-11 Partai Demokrat dijadwalkan berlangsung 14-15 desember 2012.
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum didampingi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
Jumlah Guru RI Terus Naik tetapi Fluktuatif!
INFOGRAFIK
Kapolda Metro Jaya Bintang 3 Sesuai Arahan Prabowo
HUKUM & HANKAM
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Incar Pajak Marketplace, Purbaya Ingin Pedagang Offline-Online Setara




