Lembaga tinggi negara sepakat prioritaskan penegakan hukum

Reformasi bidang hukum harus terus dilanjutkan

Para pimpinan lembaga tinggi negara menyepakati bahwa penegakan hukum dan keadilan harus menjadi prioritas dan agenda utama semua lembaga tinggi negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal itu dalam keterangan pers yang digelar usai rapat konsultasi lembaga tinggi negara, di Istana Negara, Jakarta, hari ini.

"Kami bersepakat penegakan hukum dan keadilan harus jadi prioritas dan agenda utama kita," kata SBY.

 Untuk melakukan hal itu, lanjut SBY, maka reformasi di bidang hukum harus terus dilanjutkan, melalui pembangunan sistem yang bersih, tata kelola pemerintah yang baik, serta pemberantasan korupsi menjadi prioritas.

"Sambil dievaluasi, diobservasi hal-hal menonjol yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan," kata SBY.

Pada kesempatan itu, SBY juga menegaskan bahwa para pimpinan lembaga tinggi negara menyepakati bahwa kondisi dalam negeri harus terus kondusif agar pembangunan ekonomi bisa berjalan baik.

"Kita sepakat untuk terus menjaga stabilitas politik sambil terus menghidupkan budaya demokrasi, memastikan bahwa birokrasi makin responsif, menjaga iklim investasi dan memastikan terjadi sinergi antara pembangunan di pemerrintah pusat dengan daerah," kata SBY.

SBY mengatakan, kesepakatan-kesepakatan itu dirangkum setelah semua pimpinan lembaga tinggi negara menyampaikan observasi, pandangan, serta rekomendasi atas kondisi yang berkembang saat ini.

Pertemuan konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara ini diikuti Wapres Boediono, Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua MK Mahfud MD, serta ketua KY Eman Suparman.

Pada pertemuan itu tidak nampak Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa.