Pemerintah tetap percaya KPK

Secara institusi tidak ada yang keliru dengan KPK

Pemerintah menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Hal itu disampaikan juru bicara kepresidenan, Julian Pasha, di kantor kepresidenan, Jakarta, hari ini.

"Secara institusi tidak ada yang keliru dalam KPK. Kalau dalam praktek pelaksanaannya dianggap ada yang tidak sesuai, kita bisa koreksi bersama," kata Julian.

Pemerintah tetap mempercayai kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

"Kalau kemudian muncul penilaian dari masyarakat atau lembaga survei, kita lihat kembali apa yang menjadi penyebab turunnya ekspektasi masyarakat," kata Julian.

Julian agak meragukan dengan hasil survey yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), karena kriteria dan parameter yang dipakai LSI masih belum jelas.

Hasil survei LSI menyebutkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap KPK.

Survei menyebutkan bahwa responden yang terdapat di kota cenderung lebih tidak percaya terhadap KPK ketimbang koresponden di desa.

"Yang percaya kepada integritas KPK di kota 39,2 persen, sementara yang percaya di desa 44,8 persen," kata peneliti LSI, Ajie Alfaraby, pada keterangan pers di Jakarta, kemarin.