Utang RSUD Konawe Tembus Rp 35 M, DPRD: Pelayanan Amburadul

Konawe, Beritasatu.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe kembali menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe. Dalam rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD mengkritisi manajemen keuangan dan mutu pelayanan rumah sakit milik Pemda tersebut.

Rapat yang membahas kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) APBD 2025 itu menjadi momentum bagi DPRD untuk menyampaikan keprihatinannya.

Ketua Komisi I DPRD Konawe Dedy menyampaikan kritik pedas kepada Direktur RSUD Konawe, dr Romi Akbar. Ia menilai pengelolaan keuangan rumah sakit tidak dilakukan secara profesional dan bahkan berpotensi membebani keuangan daerah.

"Bagian keuangan harus dievaluasi. Gunakan tenaga profesional, tempatkan pejabat sesuai kompetensinya. Jangan sampai RSUD terus menambah beban utang bagi APBD Konawe," tegas Dedy kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Menurut laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, RSUD Konawe tercatat memiliki utang sebesar Rp 35 miliar per Desember 2024. Dedy menyebut, jumlah ini sangat mencengangkan dan bisa dialokasikan untuk sektor lain yang lebih mendesak.

"Bayangkan, dengan Rp 35 miliar, berapa banyak sekolah bisa dibangun? Ini jelas sangat merugikan daerah,” lanjutnya.

Tidak hanya soal utang, DPRD juga menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait buruknya kualitas layanan RSUD Konawe. Politisi dari Partai Gerindra itu menyebut hal ini sebagai indikator bahwa RSUD perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh.

"Keluhan dari masyarakat terus berdatangan. Ini pertanda layanan RSUD perlu pembenahan serius. Jangan sampai warga kehilangan kepercayaan pada layanan kesehatan pemerintah," katanya.

Menyikapi kondisi ini, DPRD Konawe meminta pihak RSUD melakukan evaluasi total, mulai dari tata kelola keuangan, peningkatan kualitas SDM, hingga reformasi pelayanan kesehatan.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. RSUD seharusnya menjadi tempat masyarakat mendapatkan harapan, bukan justru kekecewaan," tutupnya.