Sopir Truk di Banyuwangi Demo Tolak Aturan Zero Odol

Banyuwangi, Beritasatu.com - Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) menggelar aksi unjuk rasa untuk kedua kalinya untuk menuntut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkaji ulang pemberlakukan normalisasi over dimension over load atau Zero Odol yang telah mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka.

Baca Juga: Kemenhub Pastikan Kebijakan Zero Odol Berlaku 1 Januari 2023

Aksi yang dilaksanakan di depan kantor ASDP Ketapang, Banyuwangi, Senin (3/1/2022) ini, dilakukan karena menganggap Dishub Banyuwangi dan Balai Pengelola Transportasi Darat Koorsatpel Ketapang tidak memenuhi janji mereka untuk menyampaikan aspirasi penolakan Zero Odol kepada pemerintah pusat.

"Dishub Banyuwangi dan BPTD telah membohongi kita. Padahal mereka telah berjanji waktu demo yang pertama November lalu untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat agar mengkaji ulang kebijakan Zero Odol ini. Yang ada, Kadishub pada 29 Desember 2021 malah menyurati kita yang isinya mendukung kebijakan Zero Odol ini. Makanya dalam aksi demo ini, kita ingin mempertanyakan balik mengenai nasib kita dan keluarga kita," ujar Penanggungjawab aksi unjuk rasa sekaligus Ketua AKSI, Slamet Barokah, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Selasa (4/1/2022).

Menurut Slamet, dengan adanya kebijakan Zero Odol ini, semakin banyak truk-truk logistik yang mereka gunakan untuk mengangkut barang yang tidak bisa melakukan uji kir. "Artinya, akan semakin banyak sopir yang menjadi tulang punggung di keluarganya kehilangan mata pencaharian. Apalagi itu terjadi di tengah masa pandemi yang menambah susah kehidupan kami sebagai sopir logistik," tandasnya.

Baca Juga: Gapmmi dan AKLP Minta Zero Odol Diundur hingga 2025

Dia juga merasa kecewa, karena Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang dianggap sedikitpun tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Menurutnya, Ipuk tidak pernah mau menemui mereka saat melakukan aksi penolakan Zero Odol ini.

"Bupati seakan tidak peduli terhadap nasib kami yang sudah banyak membantu perekonomian di Banyuwangi dengan mengangkut hasil-hasil bumi dan barang-barang hasil karya masyarakat Banyuwangi untuk bisa dijual ke daerah-daerah lain," ucapnya.

Karenanya, Slamet berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau mendengarkan keluhan mereka, dengan meminta Kemenhub untuk mengkaji ulang kebijakan Zero Odol.

Baca Juga: Sandiaga Uno: Banyuwangi Inspirasi Ekraf bagi Daerah Lain

Salah satu koordinator demo, Wahyudi mengutarakan, ada 13 aliansi sopir-sopir truk dari berbagai wilayah di Banyuwangi, Jember, Purworejo, Malang, Surabaya dan Bali yang ikut dalam aksi unjuk rasa kali ini. Menurutnya, Zero Odol ini jelas akan berdampak terhadap perekonomian nasional karena terhambatnya logistik ke seluruh wilayah di Indonesia akibat banyaknya truk-truk yang tidak bisa beroperasi akibat tidak diijinkannya uji kir bagi truk-truk Odol, utamanya yang sering membantu masyarakat.

Salah satu sopir bernama Selamat Hariadi dari Banyuwangi Genteng mengutarakan sengaja membawa istri dan 3 anaknya untuk ikut aksi demo agar pemerintah pusat terbuka hatinya melihat kehidupan ekonomi keluarganya yang sudah terpuruk akibat kebijakan Zero Odol ini.

"Ekonomi keluarga menjadi sangat sulit karena saya sudah tidak bekerja selama hampir dua bulan karena truk yang saya sopiri tidak mendapat izin kir. Saya rakyat kecil yang hidup hanya dari penghasilan sebagai sopir. Jelas, dengan kebijakan Zero ODOL ini pemerintah telah menyulitkan kehidupan rakyat kecil seperti kami," ujarnya.

Baca Juga: Upaya Kemhub Wujudkan Indonesia Bebas Truk ODOL 2023

Hal yang sama juga diutarakan pengemudi truk lainnya bernama Dimas Bima yang juga ikut mengajak istri dan 3 orang anaknya. "Saya ajak istri dan anak-anak untuk menunjukkan jeritan hati kami kepada pemerintah pusat agar mau menghentikan Zero Odol yang telah membuat saya kehilangan pekerjaan. Saya sudah hampir dua bulan tidak bekerja. Sementara saya menjadi tulang punggung bagi istri dan anak-anak saya," ucapnya.

Sementara itu, saat menemui para sopir truk logistik yang berunjuk rasa di depan kantor ASDP Ketapang, Kadishub Ketapang, Dwi Yanto, menyampaikan alasan dirinya mendukung Zero Odol karena terpaksa. Dia mengatakan,  peraturan Zero Odol ini berasal dari pemerintah pusat. "Karena, kalau tidak saya ikuti, saya akan dipersalahkan secara hukum. Tapi, saya siap untuk membawa perwakilan saudara-saudara untuk bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Komisi V," ucapnya.

Namun, para sopir truk yang berunjuk rasa saat itu menolak tawaran Dwi dengan alasan tidak percaya lagi dengan janji-janjinya yang dituding sudah membohongi mereka. "Kami menuntut Zero Odol dibatalkan bukan janji-janji. Sampai kapan keluarga kami menderita karena kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil seperti kami para sopir truk ini," kata Slamet.