Luhut Sebut Pemilih PDIP, Gerindra, dan Demokrat Juga Dukung Penundaan Pemilu

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ternyata bukan hanya pemilih Golkar dan PKB yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Dikatakan, pemilih dari tiga partai besar, yakni PDIP, Gerindra, dan Demokrat juga mendukung penundaan pemilu, .

"Itu yang rakyat ngomong (penundaan pemilu). Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," ujar Luhut saat berbicara di kanal YouTube Deddy Corbuzier, sebagaimana dikutip Beritasatu.com, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga: Punya Big Data, Luhut: Rakyat Ingin Penundaan Pemilu 2024

Menurut Luhut, seharusnya partai politik bisa menangkap aspirasi dari para pemilih atau pendukungnya. Hal ini lantaran mereka lah yang nantinya akan memilih dan mereka menginginkan penundaan Pemilu 2024.

"Kan di mana-mana ceruk ini. Ya nanti kita lihat mana yang mau dengar suara kami. Itu kan bisa melihat yang paling menguntungkan untuk suara kami," ungkap Luhut.

Data-data tersebut, kata Luhut berasal dari big data yang memuat aspirasi masyarakat di media sosial. Dia mengeklaim, sebanyak 110 juta orang yang terlibat dalam pembicaraan penundaan Pemilu 2024.

"Kita kan punya big data, kita ingin lihat, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter, kira-kira 110 juta-lah" ungkap Luhut.

Baca Juga: PKB Harap Parpol Lain Segera Sadar Masuk Akalnya Penundaan Pemilu 2024

Lebih lanjut, Luhut mengakui pihaknya merekam alasan masyarakat mendukung penundaan Pemilu 2024. Beberapa di antaranya, tidak ingin terjadinya kegaduhan politik dan pembelahan di masyarakat seperti Pemilu 2019 serta tidak ingin menghamburkan uang di tengah situasi susah akibat pandemi Covid-19.

Hal ini mengingat anggaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bakal mencapai Rp 110 triliun.

"Sekarang kita coba tangkap dari publik, itu bilang kita mau habisin Rp 110 triliun lebih untuk memilih ini keadaan begini, ngapain sih. Rp 110 triliun untuk pilpres dengan pilkada, kan serentak. Nah itu yang rakyat ngomong," kata Luhut.