Kemenkeu Tegaskan Peran Data dalam Penyusunan Kebijakan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan pentingnya peranan data dalam penyusunan kebijakan. Dalam hal ini diperlukan peranan data yang akurat dalam penyusunan kebijakan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah terus berupaya merancang kebijakan yang agile, antisipatif, dan cepat namun tetap dalam tata kelola yang baik.

"Kami juga melihat peluang sangat besar ketika data-data yang kita gunakan belum sempurna pun itu sudah menghasilkan kebijakan yang memberikan efektivitas yang sangat maksimal," ucap Febrio dalam sosialisasi Neraca Institusi Terintegrasi, di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Febrio tidak menampik dalam penyusunan kebijakan adakalanya data yang dimiliki pemerintah tidak sempurna akan tetapi kebijakan harus tetap diambil, oleh karena itu diperlukan tata kelola data yang memadai. "Apalagi kalau datanya diperbaiki dan di-update, tentunya akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif lagi kedepannya," ucapnya.

Menurut Febrio, hasil nyata dari koordinasi dan kerja keras antar Kementerian/Lembaga ditunjukkan juga dengan data. Dia mengatakan dengan data yang ada juga memberikan feedback bagi pemerintah untuk melakukan kalibrasi ulang tentang kebijakan-kebijakan yang sudah diambil dan memastikan kebijakan tersebut on the right track.

"Sejalan dengan hal tersebut kebijakan fiskal mengakselerasi pemulihan dan mendukung transformasi ekonomi," tandas Febrio.

Febrio juga menuturkan vitalnya peran APBN sebagai peredam getaran (shock absorber) dari gejolak perekonomian global ke perekonomian domestik. APBN berperan menjaga stabilisasi ekonomi, melindungi daya beli masyarakat khususnya yang miskin dan rentan.

"APBN menjaga tren pemulihan ekonomi terus melanjutkan momentum untuk penguatan fondasi agar perekonomian kita tetap resilien dan handal untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan dan menghantar terwujudnya Indonesia yang maju," tandas Febrio.