Koordinasi BI dan OJK Harus Kuat

Makassar - Setelah fungsi pengawasan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) akan fokus pada tiga fungsi inti, yakni kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan pembayaran, guna mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Hendar menjelaskan, untuk mencapai sistem keuangan dibutuhkan lembaga keuangan yang sehat dan sebaliknya. "Oleh karena itu, BI dan OJK dituntut memiliki koordinasi yang kuat. Kami berharap peralihan pengawasan bank ke OJK mulai 1 Januari 2014 berjalan smooth," tuturnya dalam sebuah diskusi di Makassar, Sabtu (23/3).

Ke depan, menurut Hendar, keberhasilan OJK akan terlihat dari kemampuan lembaga itu untuk mengimplementasikan kebijakan bank sentral, bukan sekadar mencapai visi dan misinya.

Misi BI tetap menjaga nilai tukar rupiah dan menciptakan sistem pembayaran yang cepat dan aman. Sistem pembayaran tidak akan efektif kalau lembaga pelaksananya tidak sehat. "Di sinilah pentingnya koordinasi yang erat antara BI dan OJK," tutur Hendar.

Keterkaitan tugas BI dan OJK sangat erat karena transmisi kebijakan bank sentral dilakukan oleh lembaga keuangan bank dan nonbank yang berada di bawah pengawasan OJK.

Untuk fokus pada fungsi komunikasi, BI membentuk Departemen Komunikasi sebagai departemen yang terpisah dari Departemen Perencanaan Strategis. "Goal dari kebijakan makroprudensial adalah limit financial system, sedangkan mikroprudensial lebih ke pengawasan individual lembaga keuangan," katanya.

Dalam rangka pengelolaan moneter, menurut Hendar, ketersediaan data dan informasi sangat penting. BI membutuhkan laporan harian dari bank umum terkait transaksi pasar uang antarbank (PUAB), transaksi valuta asing, transaksi sekuritas di pasar sekunder, laporan devisa neto, proyeksi laporan kas, dan lainnya. "Semua itu diperlukan BI untuk mengetahui perilaku pelaku pasar maupun harga yang disanggupi," kata Hendar.