Menaker: Aturan Baru Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Jakarta, Beritasatu.com - Perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dinilai harus dilakukan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat untuk memperluas informasi mengenai penempatan PMI yang benar atau prosedural.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, selama ini permasalahan PMI di luar negeri diawali kurangnya informasi yang diperoleh para PMI.

Sehingga mereka diberangkatkan secara non prosedural, atau tidak memenuhi persyaratan untuk bekerja di luar negeri," ucap Ida Fauziyah, di Jakarta, Jumat (14/4/2023).

Ida menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkolaborasi dengan kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam menyosialisasikan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023," jelasnya.

Menurut Ida, pelibatan kalangan pekerja/buruh untuk menyebarkan manfaat permenaker ini diharapkan dapat terimplementasi secara maksimal ke negara tujuan penempatan PMI.



"Kemenaker terbuka menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan beberapa serikat pekerja yang concern terhadap perlindungan PMI, khususnya dalam serap aspirasi untuk penetapan kebijakan dan penanganan permasalahan Calon PMI atau PMI,"tandas Ida.

Ida mengungkapkan Permenaker Nomor 04/2023 memberikan prinsip perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang komprehensif dan terjangkau, dengan iuran tetap, manfaat meningkat.

Manfaat baru yang diterima PMI yakni bantuan uang bagi calon PMI/PMI yang terbukti mengalami pemerkosaan, risiko ketika PMI dipindahkan ke tempat kerja lain yang tak sesuai perjanjian penempatan, dan penggantian alat bantu dengar.



Manfaat lainnya, penggantian biaya kacamata, homecare, penggantian biaya perawatan dan pengobatan di negara tujuan penempatan akibat kecelakaan kerja, dan bantuan PHK sepihak bukan akibat kecelakaan kerja.



"Banyaknya peningkatan manfaat Permenaker No. 4/2023 ini, untuk melindungi calon PMI/PMI dan keluarganya dalam pemenuhan haknya pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial (sesuai amanat PP No. 59/2023)," kata Ida Fauziyah.



Dia menuturkan tindak lanjut Permen No. 4/2023, salah satunya yakni sosialisasi kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Asosiasi P3MI, Atnaker, PMI di 11 negara penempatan, dan Disnaker Provinsi/kabupaten/kota.