Program SMK Go Global Targetkan 500.000 PMI pada 2026

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menargetkan pengiriman hingga 500.000 pekerja migran Indonesia (PMI) sepanjang 2026 melalui program SMK Go Global. Program ini dirancang untuk menyiapkan lulusan vokasi agar siap bersaing di pasar kerja internasional dengan kompetensi dan perlindungan yang lebih kuat.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa (24/2/2026). 

Pertemuan tersebut membahas percepatan implementasi program yang akan mulai memberangkatkan lulusan SMK ke luar negeri pada kuartal II 2026.

“Kami sedang menuntaskan kebutuhan anggaran. Insyaallah mulai April, kemudian Juni, Juli, dan September sudah siap memberangkatkan tenaga kerja terampil ke berbagai negara,” ujar Cak Imin di Jakarta Pusat.

Menurutnya, pemerintah kini mematangkan skema penempatan, termasuk pemetaan kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan. Untuk itu, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi dengan para duta besar RI, baik secara daring maupun tatap muka.

“Kami akan rapat dengan duta besar, baik secara daring maupun langsung, terkait prospek pasar dan persiapan pemberangkatan tenaga kerja skilled, minimal lulusan SMA dan SMK,” katanya.

Program SMK Go Global memprioritaskan lulusan SMA/SMK dengan penguatan kompetensi melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi. Pemerintah juga akan melakukan verifikasi terhadap lembaga pelatihan, baik milik swasta maupun kementerian/lembaga, untuk memastikan standar kualitas yang seragam dan berorientasi internasional.

Sejumlah bidang keahlian yang diproyeksikan memiliki permintaan tinggi antara lain pengelasan (welder), sektor hospitality, serta tenaga kesehatan. Pemerintah menilai kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai negara masih terbuka luas, terutama di sektor-sektor teknis dan layanan.

Cak Imin menegaskan, peningkatan mutu kurikulum SMK menjadi kunci utama agar lulusan siap ditempatkan di luar negeri. Kurikulum tersebut akan diintegrasikan dengan ekosistem pelatihan, sertifikasi, hingga skema pembiayaan.

“Target tentu sebanyak-banyaknya, minimal 300.000 sampai 500.000 orang,” ujar Cak Imin.

Ia menambahkan, masa kontrak kerja pekerja migran diperkirakan rata-rata dua hingga tiga tahun, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai aturan negara tujuan.

Pada sisi lain, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menekankan bahwa aspek perlindungan menjadi prioritas utama dalam program ini. Pemerintah ingin memastikan bahwa pekerja migran yang diberangkatkan telah memiliki kompetensi yang jelas dan legalitas yang kuat.

“Dengan pendidikan minimal SMA/SMK dan pelatihan vokasi serta uji kompetensi ketat, ini akan mempermudah perlindungan bagi pekerja migran,” kata Mukhtarudin.

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan akan memperkecil risiko pelanggaran kontrak kerja maupun persoalan hukum di negara penempatan. Standar kompetensi yang jelas juga diharapkan meningkatkan daya tawar PMI di pasar kerja global.

Program SMK Go Global diposisikan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam memperluas akses kerja internasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.  Dengan skema yang lebih terstruktur, pemerintah berharap tidak hanya meningkatkan jumlah pekerja migran, tetapi juga memperkuat kualitas dan perlindungan mereka di luar negeri.