Cara G-7 Sikapi "Ekonomi Paksa" Tiongkok Berpotensi Senjata Makan Tuan

Tahun ini, pemimpin G-7 berjanji untuk melawan semua bentuk ekonomi paksa. Namun, upaya ini bisa memiliki konsekuensi jauh lebih luas, mengingat Tiongkok menyumbang 19,4%, 7,5%, 6,8%, dan 6,5% dari ekspor Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris.

"Jika kelompok ini menerapkan langkah-langkah anti-paksaan yang menargetkan Tiongkok, Presiden Xi Jinping mungkin akan membalas," kata Lili memperingatkan.

Namun, di luar implikasi potensial bagi ekonomi G-7, kampanye anti-paksaan kelompok ini dapat berdampak negatif pada perdagangan global. Pertama, definisi "ekonomi paksa" yang tidak jelas akan memberi peluang, tidak hanya bagi G-7, tetapi juga bagi pemerintah di seluruh dunia untuk menggunakannya sebagai dalih untuk tindakan proteksionis, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan harga secara keseluruhan.

Uni Eropa mendefinisikan ekonomi paksa sebagai upaya oleh negara non-anggota untuk memaksa salah satu atau lebih anggotanya untuk mengambil tindakan tertentu dengan menerapkan atau mengancam menerapkan tindakan yang memengaruhi hubungan perdagangan atau investasi antara negara-negara tersebut. Meskipun, beberapa taktik secara jelas bersifat paksa, tetapi tidak ada definisi yang jelas tentang apa yang dapat disebut sebagai "tindakan terhadap negara lain". Dengan ambiguitas ini, istilah pemaksaan ekonomi dapat berlaku untuk kebijakan yang diadopsi oleh banyak negara.

G-7 telah beberapa kali menekankan pandangannya bahwa kendali ekspor adalah kebijakan fundamental untuk mencegah teknologi kritis digunakan untuk tujuan militer, tetapi langkah-langkah tersebut dapat merusak alokasi sumber daya jangka panjang dan perdagangan global, merusak daya saing, dan menghambat pertumbuhan ekonomi, baik di negara yang mengekspor maupun yang mengimpor.