Cara G-7 Sikapi "Ekonomi Paksa" Tiongkok Berpotensi Senjata Makan Tuan

Jakarta, Beritasatu.com - Respons G-7 terhadap "ekonomi paksa" yang dilakukan Tiongkok bisa mendorong negara-negara lain untuk menerapkan hambatan perdagangan (trade barrier), akibatnya bisa meningkatkan ketidakpastian dan menghambat perdagangan global. Hal ini dikutip dari pernyataan Lili Yan Ing, Sekretaris Jenderal International Economic Association, yang dilaporkan Project Syndicate.

Pada tanggal 28-29 Oktober, Jepang menjadi tuan rumah Pertemuan Menteri Perdagangan G-7 di Osaka. Fokus utama pertemuan ini adalah meningkatkan ketahanan rantai pasokan dan meningkatnya pembatasan ekspor mineral dan teknologi kritis. Namun, "ekonomi paksa" Tiongkok, terutama kebijakan industri yang tidak transparan dan mendistorsi pasar juga akan menjadi perbincangan utama.

Sejak bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, Tiongkok telah beberapa kali dituduh memberikan subsidi industri yang tidak adil, yang mengakibatkan berbagai sengketa di WTO. Pada tahun 2006, misalnya, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada mengeluh bahwa Tiongkok memberikan subsidi ekspor kepada industri otomotif dan suku cadang otomotifnya. WTO secara ketat melarang subsidi ekspor karena efek distorsi perdagangan yang signifikan.

Selain itu, pada tahun 2010, Amerika Serikat mengklaim bahwa Tiongkok memberikan subsidi kepada produsen peralatan pembangkit tenaga angin dengan memberikan hibah kepada perusahaan yang menggunakan komponen buatan Tiongkok. Pada tahun 2017, perhatian beralih ke dugaan subsidi Tiongkok kepada produsen aluminium besar. Setahun setelahnya, WTO membenarkan keluhan AS bahwa Tiongkok memberlakukan bea balas dan anti-dumping pada produk ayam broiler dari Amerika Serikat.

Sementara itu, perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Korea Selatan memburuk setelah Tiongkok mencabut subsidi bagi produsen kendaraan listrik yang menggunakan baterai buatan Korea Selatan dari program subsidi mereka. Hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Australia juga memburuk setelah mantan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengusulkan penyelidikan internasional independen mengenai asal-usul pandemi Covid-19. Tiongkok membalas dengan memberlakukan tarif atas barang-barang Australia seperti barli, anggur, daging merah, kayu, dan lobster.