Wartawan Protes Raker Komisi VI soal Pengesahan PMN Tertutup
Selasa, 10 Februari 2015 | 16:26 WIB
Jakarta- Rapat Kerja pengesahan Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 35 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, antara Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, diwarnai protes dari para jurnalis karena digelar tertutup.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir, semula dijadwalkan pukul 19.30 WIB, Senin malam (10/2). Namun molor, baru dimulai sekitar pukul 21.00 WIB.
"Rapat dihadiri oleh 38 orang dari 49 anggota Komisi VI DPR, atau terdiri lebih dari separuh unsur fraksi. Maka dengan bismillah rapat saya buka," kata Hafisz.
Atas permintaan mitra kerja, dia menyatakan, rapat ini tertutup. Pertimbangannya adalah rapat ini mengandung unsur-unsur kerahasiaan negara. "Ini juga dilindungi undang-undang dan bagian dari PMN ini diberikan kepada perusahaan yang sudah terbuka. Maka dari itu atas permintaan kerja maka rapat diminta untuk tertutup," ujar Hafisz.
Mendengar pernyataan Hafisz tersebut, wartawan yang sudah berada di ruangan rapat sejak pukul 18.00 WIB langsung menunjukkan kekecewaannya.
Hampir seluruh petugas jurnalistik tersebut berteriak "Huuuuu.." "Kenapa harus tertutup ya. Kan ini soal penggunaan anggaran negara. Tentu ini ada sesuatu yang tidak beres soal suntikan dana PMN," kata seorang wartawan online.
Menurut catatan, pemerintah mengusulkan PMN pada RAPBN-P 2015 sebesar Rp 48,01 triliun kepada 35 perusahaan milik negara, terdiri atas Rp 46,08 triliun dalam bentuk tunai, dan PMN nontunai sebesar Rp 1,21 triliun.
Sesuai jadwal, pengesahan suntikan PMN akan dilakukan pada Senin (10/2), untuk kemudian dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR dan selanjutnya pengesahaannya pada Rapat Paripurna DPR yang dilaksanakan Kamis (13/2).
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Jumlah Guru RI Terus Naik tetapi Fluktuatif!
B-FILES
Incar Pajak Marketplace, Purbaya Ingin Pedagang Offline-Online Setara




