IKJ 2025 Turun, 67 Persen Jurnalis Pernah Alami Kekerasan

Jakarta, Beritasatu.com – Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mencatat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Skor IKJ tahun ini berada di angka 59,5% dan masih masuk kategori agak terlindungi. Namun, nilainya turun sekitar 0,9-1 poin dibandingkan 2024.

Data tersebut diungkap dalam peluncuran IKJ 2025 yang digelar Yayasan Tifa bersama Konsorsium Jurnalisme Aman dan Populix di Erasmus Huis, Senin (9/1/2026). Indeks ini diharapkan menjadi rujukan berbasis data untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang aman dan layak.

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa Oslan Purba menjelaskan IKJ telah disusun secara konsisten selama tiga tahun terakhir. Indeks ini menjadi instrumen evaluasi kondisi kebebasan pers serta keselamatan jurnalis di Indonesia.

“Indeks ini penting agar jurnalis dapat bekerja dengan aman dan hak publik atas informasi tetap terpenuhi,” ujar Oslan dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Lebih lanjut Policy and Society Research Manager Populix, Nazmi Tamara, memaparkan survei dilakukan terhadap 655 jurnalis aktif di 38 provinsi pada November-Desember 2025. Penelitian juga memanfaatkan data sekunder kasus kekerasan terhadap jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Selain survei kuantitatif, Populix melakukan wawancara mendalam dengan jurnalis korban kekerasan serta sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkaya analisis.

Jurnalis Pernah Alami Kekerasan

Penurunan paling signifikan terjadi pada pilar individu jurnalis dan pemangku kepentingan media. Sebanyak 67% responden mengaku pernah mengalami kekerasan, meningkat tajam dari sekitar 40% pada 2024.

Bentuk kekerasan yang paling dominan adalah pelarangan peliputan dan pembatasan pemberitaan. Sementara itu, kekerasan fisik dan ancaman langsung tercatat menurun.

Meski demikian, kesadaran jurnalis terhadap risiko dan upaya pencegahan meningkat sekitar 20 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Sensor dan Swasensor Meningkat

Riset juga menemukan praktik sensor dan swasensor semakin menguat. Sebanyak 72% jurnalis mengaku pernah mengalami sensor, sedangkan 80% menyatakan pernah melakukan swasensor.

Praktik ini terjadi lintas platform dan lintas jabatan, mulai dari reporter hingga pimpinan redaksi. Alasan utama swasensor antara lain menghindari konflik, menjaga keselamatan pribadi, serta merespons tekanan dari pihak tertentu.

Wilayah Rawan

Project Officer Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, menyebut konsorsium telah melakukan pemetaan di wilayah dengan tingkat kekerasan tinggi seperti Aceh, Palu, dan Sorong. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan keamanan.

Menurutnya, jurnalis perempuan termasuk kelompok yang rentan dan sering kali tidak memiliki ruang aman untuk bersuara.

Anggota Dewan Pers Abdul Manan menegaskan  temuan IKJ harus menjadi rujukan bagi negara untuk memperkuat perlindungan hukum dan mencegah kriminalisasi terhadap jurnalis.

“Jika sensor dan represi dibiarkan, publik yang paling dirugikan karena kehilangan hak atas informasi,” kata Manan.