Akui Kinerja Tertekan, Sritex Bantah Bangkrut

Jakarta, Beritasatu.com - Raksasa tekstil di Indonesia yang berbasis di Solo, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex membantah perusahaannya terancam bangkrut karena utang menggunung. Hingga kini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Sritex pailit pada 2023.

"Tidak benar, karena perseroan masih beroperasi dan tidak ada putusan pailit dari pengadilan," kata Direktur Keuangan Sritex Welly Salam, dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (24/6/2024).

Welly mengatakan Sritex telah memohon relaksasi kepada kreditur terkait kewajiban keuangan. "Hasilnya mayoritas sudah memberikan persetujuan atas relaksasi tersebut," kata dia.

Sebelumnnya, kata dia, Sritex restruturisasi lewat penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap sesuai putusan PKPU tertanggal 25 Januari 2022 atas perkara PKPU nomor 12/Pdt-Sus-PKPU/2021/PN Niaga Semarang.

Meski demikian, dia mengakui, kinerja perusahaan tengah tertekan. Penyebab penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19 dan persaingan ketat di industri tekstil global. Selain itu, kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina memicu gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena pergeseran prioritas masyarakat di Eropa maupun AS.

Selain itu, kata dia, lesunya industri tekstil terjadi karena over supply tekstil di Tiongkok. “Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga menyusul produk-produk ini menyebar terutama negara-negara di luar Eropa dan Tiongkok yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia,” kata dia.

Weilly menyebut perusahaan tetap beroperasi dengan menjaga keberlangsungan usaha serta operasional dengan menggunakan kas internal maupun dukungan sponsor.

Sritex menerapkan sejumlah strategi menghadapi tekanan tersebut, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), reorganisasi untuk meningkatkan efisiensi, dan prioritas produk yang mendukung tujuan bisnis berkelanjutan.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut pemerintah akan mempelajari kabar bangkrut Sritex.  Kemenperin akan mempelajari model bisnis yang dijalankan Sritex. "Itu harus kita pelajari mengapa bangkrut," kata Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Agus mengatakan diperlukan kajian mendalam terkait permasalahan yang dihadapi Sritex. Faktor pemicunya bisa dari lesunya permintaan industri tekstil lokal hingga masalah internal perusahaan. "Ya kita harus lihat model bisnisnya seperti apa di Sritex group itu. Apakah bangkrutnya murni karena tekstil apakah ada masalah-masalah yang dihadapi pusat," ujarnya.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat hampir 50.000 pekerja di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari 2024 hingga awal Juni.

"Sebetulnya hampir 50. 000 (pekerja) yang riil. Nah, hanya banyak tidak mau nama perusahaannya diekpose, enggak mau," ujar Presiden KSPN Ristadi kepada Beritasatu.com, Minggu (23/6/2024).

Diketahui sebelumnya KSPN menyebut ada 13.800 pekerja di industri TPT terkena PHK. Ristadi menyebutkan alasan perusahaan tidak mau diekspose, karena akan mengganggu trust dari perbankan dan buyer.