Puan Maharani Singgung Kartel pada Kasus Beras Premium Dioplos

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menyinggung dugaan keterlibatan kartel dalam kasus 212 merk beras curah yang diubah menjadi premium. Dia mewanti-wanti agar distribusi pangan tidak dikuasai oleh segelintir orang.

“Praktik oplosan beras juga harus diusut tuntas. Dugaan keterlibatan kartel atau praktik monopoli dalam distribusi beras premium harus diselidiki tuntas,” ujar Puan di DPR, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, semua pihak harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai dari Kementerian Pertanian, Kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Alasannya, sejumlah lembaga tersebut mampu mengurai akar permasalahan beras curah diubah menjadi premium. "Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera mengambil langkah-langkah konkret. Jangan biarkan konsumen dan pedagang kecil jadi korban,” kata Puan.

Puan lantas menyitir pernyataan Presiden Prabowo Subianto menyebut praktik curang beras oplosan menyebabkan kerugian besar bagi negara mencapai Rp 100 triliun setiap tahun.

Puan berpandangan nilai kerugian ini merupakan pertanda adanya celah dalam tata kelola distribusi pangan nasional, khususnya untuk komoditas strategis seperti beras. “Mereka menjual produk dengan niat baik, tapi justru ikut menanggung dampaknya karena mutu produk tidak sesuai label," ungkapnya.

Dia lantas mengusulkan kebijakan strategis yang bisa ditempuh pemerintah. Menurutnya, perlu ada transparansi nama produsen dan merek yang terlibat untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan afirmatif untuk melindungi pedagang pasar dari dampak reputasi yang buruk dan membuka ruang pemulihan ekonomi secara adil," ucap Puan.