KAI Minta Pembebasan Tarif Rel 2 Bulan

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan permohonan pembebasan biaya Track Access Charge (TAC) per 26 Maret sampai 26 Juli 2015 yang ditakar mencapai Rp 251 miliar. Pasalnya dalam periode tersebut operator perkeretapian itu belum menerima dana perawatan prasarana (Infrastructure, maintenance, and operation/IMO) dari Kementerian Perhubungan (Kemhub).

Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, menjelaskan TAC bisa ditagihkan kepada pihaknya setelah dana IMO dikucurkan. Sementara itu, IMO yang berjumlah Rp 1,47 triliun ditandatangani kontraknya dengan Kemhub per 27 Juli 2015. Dengan demikian, KAI dinyatakan sudah wajib membayar TAC sesaat setelah kontrak IMO itu dilakukan.

"Sebelum IMO ditandatangani, biaya perawatan prasarana itu dialokasikan oleh pihak KAI sendiri. Bila kami tetap ditagih TAC dari 26 Maret sampai 26 Juli 2015, sementara biaya perawatan kami yang keluarkan sendiri, itu kan jadinya kami mengeluarkan dananya double," kata Edi di Jakarta, baru-baru ini.

Kendati demikian, Edi menyambut baik kebijakan Kemhub yang mengalirkan dana IMO kepada PT KAI. Besaran IMO dan TAC yang diterapkan pada tahun ini berprinsip tidak setara. Jadi, IMO memiliki jumlah sendirinya, sedangkan TAC dihitung sesuai dengan jumlah lintasan yang dipakai sarana kereta api.

"Dengan konsep yang demikian, maka merupakan sebuah hal yang revolusiner dan menjadi bukti semakin pedulinya pemerintah terhadap perkeretaapian Indonesia," imbuhnya.

Direktur Jenderal Perkeretapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko membenarkan adanya keberatan dari PT KAI untuk membayar TAC per 26 Maret-26 Juli 2015. Karena itulah, untuk mengakomodir permohonan PT KAI, pihaknya bersama perseroan pelat merah itu sudah melayangkan permohonan peninjauan kembali kepada Kementerian Keuangan agar tagihan TAC dibebaskan selama dua bulan.