13 KK dan 7 PKP2B Teken Amendemen Kontrak Awal Desember

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan 13 pemegang kontrak karya (KK) dan tujuh pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) akan menandatangani amendemen kontrak pada awal Desember nanti.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan 20 perusahaan tambang itu sudah menyepakati draf amendemen kontrak. "Pekan pertama Desember nanti, ke 20 perusahaan tambang ini menandatangani amendemen kontrak," kata Bambang di Jakarta, Rabu (18/11).

Bambang menuturkan 13 pemegang KK itu bukan perusahaan tambang besar seperti PT Freeport Indonesia maupun PT Newmont Nusa Tenggara. Dia hanya menyebut ke 13 perusahaan itu belum masuk dalam tahap operasi produksi. Dengan ditandatangani amendemen, maka tersisa 20 pemegang KK yang masih dalam tahap penyusunan draf amendemen kontrak. "Total ada 34 pemegang KK. Satu KK sudah tandatangan amendemen kontrak (yakni PT Vale Indonesia Tbk)," jelasnya.

Dikatakannya, tujuh pemegang PKP2B merupakan generasi III yakni PT Banjar Intan Mandiri, PD Baramarta, PT Tanjung Alam Jaya, PT Bara Pramulya Abadi, PT Sumber Kurnia Buana, PT Batualam Selaras dan PT Ekasatya Yanatama. Tercatat dari 74 PKP2B, baru 10 perusahaan yang telah menandatangani amendemen kontrak pada Agustus 2015 kemarin. "Yang belum menyepakati draf baik KK dan PKP2B pada umumnya tentang penerimaan negara. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Amendemen kontrak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Proses amendemen itu melalui renegosiasi kontrak dengan enam poin pembahasan yakni peningkatan nilai tambah, penciutan luas lahan, peningkatan penerimaan negara, divestasi, perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan meningkatkan kandungan dalam negeri.