Polemik Freeport, Luhut: Sudah Diurus Menteri ESDM

Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Luhut B Panjaitan ingin perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (FI) berjalan sesuai prosedur. Luhut tidak ingin berandai-andai jika terjadi jalan buntu selama proses negosiasi.

"Saya tidak mau berandai-andai. Biarkan saja jalan. Saya kira sekarang semua masih berjalan baik," kata Luhut ditemui di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (24/2).

Luhut menyerahkan negosiasi pemerintah dengan Freeport kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Saya kira sudah diurus Menteri ESDM, ya biarkan saja," kata dia.

Soal ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), Luhut menyerahkan urusan itu kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri yang akan berkunjung ke lokasi Freeport di Papua dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan bersikap tegas jika PT Freeport Indonesia tidak kooperatif atau sulit diajak berunding membicarakan kelanjutan usaha produksinya di Papua. Mantan Gubernur DKI itu juga menegaskan ingin mencari solusi terbaik satu sama lain. "Kita ingin ini dicarikan solusi yang win win kita ingin itu karena ini urusan bisnis," kata Jokowi.

Kegiatan produksi konsentrat yakni emas, perak, dan tembaga oleh PT Freeport Indonesia kini sedang memasuki babak baru ketika Pemerintah Indonesia menyodorkan Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti kontrak karya (KK).

IUPK tersebut memposisikan pemerintah sebagai pemberi izin, sehingga lebih kuat. Pemerintah juga mewajibkan Freeport melakukan divestasi 51 persen sahamnya kepada pemerintah secara bertahap.