Bertemu Wapres AS, JK Tak Bicarakan Kontrak Freeport
Kamis, 20 April 2017 | 16:40 WIB
Jakarta- Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak membicarakan perihal kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Wapres Amerika Serikat (AS) Mikhael R Pence dalam pertemuan bilateral yang digelar di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (20/4).
Dalam pandangan JK, sudah tidak ada persoalan lagi dengan kontrak kerja perusahaan tambang asal AS tersebut, di Tanah Air. Sebab, hanya menyisakan perundingan mengenai perbaikan kontrak semata.
"Saya dulu mengatakan bahwa itu sudah selesai urusannya. Jadi jangan disinggung lagi. Supaya jangan dia (AS) menyinggung, saya bilang Freeport sudah tidak urusan, itu B to B (Business to Business) dan sudah selesai persoalannya. Tinggal perbaikan-perbaikan kontrak. Dia (Pence) tidak tanggapi itu. Tidak dibicarakan," ungkap JK.
Sebagaimana diketahui, perundingan mengenai perubahan kontrak PTFI masih dibicarakan meski Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) menerbitkan payung hukum terkait masa transisi perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yaitu Permen ESDM No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri
Beleid ini hanya merevisi ketentuan dalam pasal 19 Permen ESDM No. 5/2017 yang kurang lebih menyatakan pemberian IUPK berarti pengakhiran KK. Sedangkan bentuk revisinya menjadi IUPK diberikan untuk jangka waktu sampai berakhirnya KK atau untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi.
Disebutkan pula pada saat IUPK diberikan, KK serta kesepakatan lainnya antara pemerintah dengan pemegang KK tetap berlaku. Selain itu ketentuan KK dapat diberlakukan kembali bila tidak terdapat penyelesaian dalam penyesuaian IUPK.
Oleh karena itu, revisi ini dianggap oleh beberapa pihak memfasilitasi PTFI tetap mengekspor konsentratnya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Politik-Hukum Terkini: Polemik Film hingga Judi Online
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Politik-Hukum Terkini: Polemik Film hingga Judi Online




