KPK Sebut Prabowo Salah Persepsi Soal Kebocoran Rp 2.000 T

KPK Sebut Prabowo Salah Persepsi Soal Kebocoran Rp 2.000 T
Saut Situmorang. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FMB Senin, 8 April 2019 | 14:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menilai capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah salah persepsi dalam mengutip pernyataannya dirinya dan pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan, mengenai kebocoran anggaran Rp 2.000 triliun.

Saat berorasi di Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Minggu (7/4/2019), Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun. Namun, lanjut Prabowo, KPK menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

Baca juga: Prabowo Kritik Habis Kebocoran SDA, Tarif Listrik, dan Perekonomian RI

Saut mengakui, statement mengenai anggaran tersebut bersumber darinya. Saut menjelaskan, maksud pernyataannya bukanlah kebocoran dalam pengeluaran anggaran, melainkan potensi pendapatan negara yang bisa dicapai.

"Itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi. saya pikir itu ya," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Dikatakan Saut, pendapatan negara saat ini sekitar Rp 2.400 triliun berdasarkan APBN. Namun, kata Saut berdasarkan diskusi yang dilakukan KPK bersama pihak terkait lainnya, Indonesia seharusnya mampu meraih pendapatan sekitar Rp 4.000 triliun.

"Kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa ngejar Rp 4.000 triliun. Jadi kekurangannya sekitar Rp 2.000 triliun. Jadi itu bukan kebocoran, tetapi potensi. Jadi berpikiran bukan saya, kita juga dalam diskusi banyak tempat itu bukan soal kebocoran, yang disampaikan oleh ibu itu (Basaria) adalah kita tuh sebenarnya punya potensi banyak lagi," paparnya.

Menurut Saut, dengan dana Rp 4.000 triliun dalam APBN, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, salah satunya menutup defisit BPJS atau meningkatkan dana desa yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Untuk itu, KPK bersama pihak terkait terus berupaya meningkatkan pendapatan negara, termasuk dengan Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, sektor pertambangan, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Bahkan, kata Saut, dalam sebuah diskusi mantan Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat sebelum masa jabatannya berakhir menyebut Pemprov DKI mampu menambah pendapatan daerah hingga Rp 7 triliun setelah didampingi KPK.

"Kita ambil dari situ, belajar. Jadi kita mau kejar Rp 4.000 triliun APBN kita, kalau bisa Rp 4.000 triliun. Anda bayangkan tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun. Jadi bukan kehilangannya itu yang disebutkan. Jadi salah mempersepsikan apa yang disampaikan oleh Ibu Basaria," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan